Jumat, 07 Oktober 2022
11 Rabi'ul Awwal 1444

Ketua MPR: Pembangunan IKN Tak Boleh Berhenti meski Ganti Presiden

Selasa, 16 Agu 2022 - 11:01 WIB
Screenshot 20220816 100616 Youtube Copy 1364x1023 - inilah.com
Tangkapan layar pidato Ketua MPR RI Bambang Soesatyo pada pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak boleh berhenti meski ganti presiden pada 2024 mendatang. Maka dibutuhkan peta jalan pembangunan yang konsisten berbasis haluan negara.

Dalam pidato yang disampaikan pada sidanh tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022 dalam rangka memperingati HUT Ke-77 RI di Jakarta, Selasa (16/8/2022), Bamsoet mengungkapkan, upaya pemindahan dan pembangunan IKN tidak boleh terhenti karena adanya penggantian kepemimpinan nasional. Sebab pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang dan berkelanjutan untuk menjadi kota dunia dengan konsep smart, green, blue city, serta hubungan bagi perekonomian nasional dan regional.

“Dibutuhkan haluan negara serta konsistensi lintas pemerintahan,” ujar Bamsoet, yang turut berharap IKN Nusantara menjadi katalis untuk mendorong Indonesia melakukan lompatan teknologi.

Dia memperkirakan banyak perubahan dan tantangan yang bakal dialami bangsa ini menuju Indonesia Emas pada 2045. Maka dibutuhkan watak politik yang antisipatif dengan visi jangka panjang.

“Munculnya berbagai kecenderungan baru berskala global dengan daya dorong besar menuntut watak politik yang lebih antisipatif dengan haluan berjangka panjang,” kata politisi Golkar.

Berangkat dari kondisi tersebut, lanjutnya,  perlu pemikiran untuk mengingatkan serta menunjukkan peta jalan pembangunan yang lebih andal. Peta jalan yang dimaksud menekankan pada ketahanan nasional dengan kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta jalan pembangunan yang lebih menjamin kesinambungan pembangunan tanpa bergantung pada momen elektoral 5 tahunan.

Dia menyinggung pula pembentukan haluan negara penting agar ditindaklanjuti pemerintahan periode-periode berikutnya. Khususnya untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.

Tinggalkan Komentar