Kinerja Kejagung Dipertanyakan Dalam Kasus Jiwasraya

Kinerja Kejagung Dipertanyakan Dalam Kasus Jiwasraya - inilah.com

Jaksa diduga tidak profesional dalam menangani kasus Jiwasraya. Hal tersebut merujuk putusan Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang membatalkan surat dakwaan JPU terhadap 13 perusahaan manajemen investasi (MI) dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya.  

“Menurunnya kualitas kejaksaan, tergambar dari putusan yang menyebutkan bahwa ada pencampuran perkara yang berlainan dalam satu perkara,” ujar Pakar Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar, kepada wartawan, Selasa (17/8/2021).

Sebelumnya, majelis hakim menilai bahwa perkara ke-13 perusahaan investasi tidak berhubungan satu sama lain sehingga ditengarai akan menyulitkan majelis untuk menilai perbuatan masing-masing terdakwa. Hakim juga menilai bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada 13 terdakwa tersebut tidak ada sangkut paut dan hubungan satu sama lain.

Baca juga  Ini Sanksi Sekolah Tatap Muka yang Langgar Prokes

Majelis hakim pun melihat perkara tersebut menjadi rumit dan bertentangan dengan asas persidangan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Karena keberatan terhadap penggabungan berkas perkara diterima, maka surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum.

Pengamat kejaksaan Kamilov Sagala menilai putusan tersebut bukti menurunnya kualitas Kejaksaan, yang sebenarnya sudah terjadi sejak lama.”13 identitas itu (manajer investasi) jelas berbeda satu sama lain kok jadi satu? Terkesan ambil jalan mudah saja, atau memang timnya tidak memahami secara detail kasus tersebut, atau ini salah satu modus jaksa menjebak hakim sehingga memutuskan sesuatu yang keliru?” tanya Kamilov.

Baca juga  Jadi Tersangka, Alex Noerdin Langsung Ditahan di Rutan KPK

Sementara Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia periode 2011-2015, Halius Hosen merasa malu terkait kekalahan jaksa di persidangan tersebut.”Dimana lagi letak profesionalisme Kejaksaan?” ujarnya.

“Saya tidak tahu apakah proses penyelesaian penyidikan dan pra-penuntutan yang selama ini dipegang teguh sebagai acuan dalam proses tersebut masih berlaku, atau sudah tidak lagi diperlukan. Padahal perkara ini termasuk perkara penting dan menarik perhatian masyarakat,” kata dia lagi.

Halius pun meminta Jaksa Agung memerintahkan eksaminasi kasus ini.”Agar semua pejabat kejaksaan bisa mempertanggung jawabkan tupoksinya. Jaksa itu een en ondeelbaar jadi jaksa itu satu dan tak terpisahkan. Kasus ini seperti mengamini hasil survei yang mengatakan kinerja kejaksaan kian buruk,” tandasnya.

Baca juga  Pakar Soroti Cara Kejaksaan Hadapi Kritik dan Saran

Tinggalkan Komentar