Jumat, 27 Januari 2023
05 Rajab 1444

Kominfo Jangan Inkonstitusional, MA Batalkan Aturan Sewa Slot Multipleksing TV Digital

Kamis, 04 Agu 2022 - 18:33 WIB
Penulis : Ahmad Munjin
Aturan Sewa Slot Multipleksing - inilah.com
Yogi Hadi Ismanto, Direktur PT Lombok Nuansa Televisi atau Lombok TV (kiri) dan Gede Aditya Pratama, Kuasa Hukum Lombok TV (tengah). (Foto: Inilah.com/Ahmad Munjin)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diwanti-wanti untuk tidak melakukan tindakan inkonstitusional. Kominfo jangan menerbitkan peraturan baru dengan muatan materi yang sama seperti kewajiban menyewa slot multipleksing televisi digital yang telah dibatalkan Mahkamah Agung atau MA.

Gede Aditya Pratama, Kuasa Hukum PT Lombok Nuansa Televisi (Lombok TV) berharap pemerintah terkhusus Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung ini sebagai perwujudan Indonesia selaku negara hukum.

“Kami berharap agar pemerintah juga tidak membuat hal-hal yang bersifat inkonstitutional, seperti menerbitkan peraturan baru yang materi muatannya sama dengan yang telah dibatalkan oleh MA melalui Putusan No. 40 P/HUM/2022 ini,” katanya saat jumpa media di Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Pernyataan itu terkait Mahkamah Agung, Selasa (2/8/2022) mengabulkan Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan Lombok TV dengan para advokat Gede Aditya Pratama, Suryadi Utomo, dan Anthony Febriawan dari kantor hukum Gede Aditya & Partners. Permohonan itu terdaftar dalam Register Perkara No. 40 P/HUM/2022.

Ketiganya bertindak untuk dan atas nama PT Lombok Nuansa Televisi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 026/GAP-LNT/POA/IV/2022 tertanggal 22 April 2022, selaku ‘Pemohon’ dari Permohonan Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran alias PP No 46 Tahun 2021 pada MA.

Baca juga
Pengacara: Skenario Tutupi Kasus Pembunuhan Brigadir J Dibahas di Kantor Propam Polri

Dalam putusannya, MA telah membatalkan Pasal 81 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2021 karena bertentangan dengan Pasal 60A UU Penyiaran jo. Pasal 72 angka 8 UU Cipta Kerja. Dengan demikian, pada pokoknya, Pasal 81 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2021 dibatalkan karena dinyatakan bertentangan dengan Pasal 60A UU Penyiaran jo. Pasal 72 angka 8 UU Cipta Kerja.

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), atau Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) tidak wajib menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing untuk menyediakan layanan program siaran.

Lebih jauh pihaknya juga menghimbau pemerintah, terkhusus Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghentikan proses analog switch off di seluruh Indonesia. “Terutama, terhadap lembaga penyiaran yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” ucapnya.

Baca juga
Ribuan Orang Hadiri Pemakaman Paus Emeritus Benediktus XVI

Tuntutan penghentian proses itu, kata Gede, sampai dengan diterbitkannya peraturan baru terkait Multipleksing ini dalam bentuk undang-undang yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“UU itu tidak hanya dibuat sepihak oleh pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan lainnya yang lebih rendah tingkatannya,” tukasnya.

Sementara Yogi Hadi Ismanto, Direktur Lombok TV mengatakan, sebagai televisi lokal, pihaknya sudah memiliki infrastruktur pertelevisian lengkap.

“Izin IPP dan alat-alat dibeli dengan harga mahal. Untuk biaya pemancar saja mencapai Rp500 juta. Setelah lima tahun mendapat izin, kami belum balik modal. Eh tiba-tiba harus numpang ke orang,” timpalnya.

Untuk menyewa slot multipleksing TVRI di Lombok, pihaknya harus merogoh kocek Rp15 juta per bulan. Sementara MetroTV Rp30 juta. “Tiba-tiba slot ini sudah penuh dan tidak ada jaminan harganya stabil di harga tersebut. Tahun depan, bisa saja harganya naik jadi Rp100 juta per bulan,” ungkap Yogi.

Ia pun dengan nada sarkasme mempertanyakan, apakah barang-barang yang sudah dimiliki perusahaannya harus dibuang. “Pelaksanaan ASO (analog switch off) akan inkonstitusional kalau dipaksakan. Toh pemerintah sendiri belum siap. Proses analog switch off harus dihentikan,” timpal dia.

Baca juga
Setelah Macet Belasan Jam, Pelabuhan Merak Kembali Ramai Lancar

Lombok TV sejauh ini sudah memiliki baik siaran analog maupun digital. “Hanya saja, dengan proses ASO, untuk siaran digital harus melepas izin televisi analog yang sudah mendapat izin untuk 10 tahun.

Dia menegaskan, proses migrasi ke TV Digital ini yang salah satu infrastruktur pentingnya adalah perangkat multipleksing (MUX) tidak memiliki cantolan baik dalam UU Penyiaran maupun UU Cipta Kerja.

Di atas semua itu, permohonan uji materiil telah dikabulkan oleh MA. “Kami berharap, ke depannya penyelenggaraan multipleksing dan tv digital apabila sudah diatur melalui Undang-undang dapat memperhatikan dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggara penyiaran televisi lokal,” pungkas Yogi.

Tinggalkan Komentar