Komisi VIII DPR Minta Kemensos Coret 31.624 ASN/PNS Penerima Bansos

Ace Hasan - inilah.com
Ace Hasan Syadzily

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mencoret 31.624 aparatur sipil negara (ASN) atau PNS dilaporkan turut menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

“Mereka ASN sudah mendapatkan penghasilan setiap bulan dari negara dengan berbagai tunjangan. Apalagi jika penerima bantuan sosialnya itu yang berstatus golongan III dan IV. Pasti secara penghasilan sudah sangat tidak wajar jika mereka mendapatkan bantuan sosial,” kata Ace di Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Dia mengatakan, pihaknya juga meminta kepada Kemensoso untuk memperbaharui secara total sistem pendataan, verifikasi dan validasi data penerimaan bantuan sosial.

Baca juga  18 ASN di Ponorogo Terbukti Terima Bansos

Ace mengatakan, Kemensos harus menarik bansos yang telah diterima dari para ASN. Selaian itu harus ada penelusuran soal alasan mereka masuk sebagai penerima bantuan.

“Kemensos segera mengidentifikasi ASN yang terdata sebagai penerima bansos dan dari unit pemerintahan mana mereka bekerja untuk kemudian mendapatkan klarifikasi mengapa mereka terdata sebagai penerima bansos,” tegasnya.

Ace berharap ASN yang telah menerima bansos mengembalikan kepada Kemensos, karena apa yang mereka terima bukan haknya.

“Jika tidak, ya harus diberikan sanksi yang tegas. Ada warga yang lebih berhak mendapatkan bantuan itu. Kami mendesak kepada Kementerian Sosial untuk segera memperbaiki sistem pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Demikian juga pemerintah daerah yang selama ini memberikan input DTKS juga harus obyektif, akurat dan tepat sasaran,” pungkas Ace.

Baca juga  Kasus Monopoli Ekspor Lobster, Umrah Garuda dan Tarif PCR Digarap KPPU

Sebagai informasi, Kemensos telah melakukan verifikasi data DTKS dengan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar sesuai dengan NIK yang tertera pada KTP.

Selain itu Risma juga melakukan pemadanan data DTKS dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Berdasarkan data BKN sebanyak 28.965 PNS aktif menjabat menerima bansos, dan 2.659 sisanya merupakan pensiunan.

Berdasarkan temuan Kemensos, angka tersebut tersebar di 514 kabupaten/kota dari 34 provinsi di Indonesia. PNS yang mendapat bansos diketahui berprofesi sebagai dosen hingga tenaga medis.

Program bansos yang didapat terdiri dari Bansos Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca juga  Foto: Mensos Risma Tinjau Lokasi Banjir Luapan Sungai Kapuas

Tinggalkan Komentar