Kamis, 26 Mei 2022
25 Syawal 1443

Komisioner KPU Heran Ada yang Mainkan Penundaan Pemilu 2024

Komisioner KPU Heran Ada yang Mainkan Penundaan Pemilu 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan munculnya wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Padahal DPR sudah ketok palu jadwalnya tanggal 14 Februari 2024.

Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, saat ini KPU sudah selesai membahas tentang pelaksanaan pemilu bersama pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu lainnya. “KPU sudah selesai membahasnya bersama pemerintah, DPR, dan sesama penyelenggara pemilu. KPU juga sudah membuat keputusan menetapkan hari pemilihan suara tangggal 14 Februari 2024,” ucap Arief dikutip Kamis (3/3/2022).

Dikatakan Arief, KPU bahkan sudah mempersiapkan tahapan pemilu sejak tahun 2021 dan melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah serta DPR berkali-kali. Hingga akhirnya, diambil kesimpulan, bahwa hari pemungutan suara jatuh pada tanggal 14 Februari 2024, dan KPU juga telah membuat keputusannya. “Makanya kalau ada pikiran semacam ini (penundaan pemilu), bagi KPU, kenapa saat pembahasan itu tidak muncul,” papar Arief.

Baca juga
Tak Diberi Nomor Pin ATM, Anak Injak Kepala Ayah Kandung di NTT

Dia bilang, kenapa ketika Pemilu 2024 sudah disetujui jadwal pelaksanaannya, malah muncul ide tersebut. “Pemilu 2024 kan sudah jadi keputusan, launching sudah, bahkan KPU sudah sebarluaskan ke masyarakat, tapi kemudian ada pandangan ini (penundaan pemilu),” lanjutnya.

Meski demikian, Arief mengakui bahwa segala kemungkinan masih bisa terjadi. Tetapi, selama konstitusi dan undang-undang tidak memerintahkan penundaan, hal itu tidak bisa dilakukan. “Sepanjang konstitusi dan undang-undang tidak memerintahkan lain, ya tidak ada peluangnya. Menurut ketentuan undang-undang yang sekarang, tahapan pemilu dilaksanakan selama 20 bulan. Artinya pada Juni 2022 tahapan sudah akan dimulai,” imbuhnya.

Baca juga
Viral Bocah 14 Tahun Diperkosa dan Dijual di MiChat, 3 Pelaku Ditangkap 1 Buron

Tahapan itu, kata Arief, dapat direvisi, namun hal itu tergantung pada para pembuat undang-undang, termasuk juga mereka yang punya kewenangan untuk mengubah konstitusi. “Ya, formally ya, Tapi saya juga ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kita sudah membahas ini berbulan-bulan,” tuturnya.

 

Tinggalkan Komentar