Sabtu, 02 Juli 2022
03 Dzul Hijjah 1443

Komite I DPD RI Desak ATR/BPN Berantas Mafia Tanah

Senin, 11 Okt 2021 - 05:07 WIB
Komite I DPD RI Desak ATR/BPN Berantas Mafia Tanah - inilah.com

Komite
I DPD RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI untuk
memberantas mafia pertanahan dan menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi
di daerah. Komite I berpendapat bahwa penyelesaian masalah tersebut juga perlu melibatkan
pemerintah daerah setempat.

Hal
itu disampaikan oleh Wakil Ketua I Komite I DPD RI Dr. Filep Wamafma SH.
M.Hum., dalam laporan Komite I DPD
RI pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022 pada Sidang Paripurna ke-4, Jumat
(8/10). Komite I juga mendesak Kementerian ATR/BPN untuk
mempercepat
proses penataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan
tanah melalui penataan aset dan penataan akses dengan tetap memperhatikan
hak-hak masyarakat hukum adat.

Selain
itu, Kementerian ATR/BPN diminta untuk segera menyusun roadmap dalam rangka
penataan tanah-tanah ulayat dan tanah adat di seluruh wilayah Indonesia. Komite
I juga memandang perlu adanya pembinaan dan pengawasan ATR/BPN dalam rangka
mempercepat penyusunan/revisi Rencana Tata Ruang Wilayah yang masih terkendala
di beberapa Daerah.

Terkait
dengan pelaksanaan Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Komite I
mendesak ATR/BPN melakukan optimalisasi keterlibatan aktif masyarakat dalam
Gugus Tugas Reforma Agraria baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat
Kabupaten/Kota. Lebih lanjut, Komite I mendorong keberadaan Rancangan
Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat sebagai bentuk pengakuan dan
perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.

Sebelumnya, Komite I telah melaksanakan tugas
pengawasan atas Pelaksanaan Program Reforma Agraria. Komite I mengutarakan
bahwa salah satu masalah yang paling banyak ditemui oleh Komite I adalah
masalah pertanahan di berbagai daerah. Berbagai permasalahan yang ditemukan DPD
RI diantaranya: Konflik Tanah Adat/Ulayat masih ditemukan; Konflik Tanah
terkait Tapal Batas menimbulkan kesulitan dalam penerbitan izin seperti Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) yang mana berpengaruh terhadap perekonomian Daerah.

Baca juga
DPD RI Terima Delegasi STIE dan STIH Lamaddukelleng, Sengkang, Sulawesi Selatan

Selain itu, juga ditemukan Konflik Tanah antara
Masyarakat dengan Badan Hukum disebabkan oleh izin pemanfaatan lahan yang
saling tumpang tindih dengan lahan yang dikuasai atau sudah dikuasai oleh
masyarakat; Konflik Tanah terkait Tata Ruang yang menyangkut status kawasan
pemukiman, lahan usaha serta lahan perkebunan warga yang kadang masih berstatus
kawasan hutan atau wilayah konservasi alam. Oleh sebab itu, diperlukan
kebijakan-kebijakan yang efektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan
tersebut.

Tinggalkan Komentar