Komunikasi Kebijakan Publik Masa Pandemi Masih Belum Baik

komunikasi inilah.com
Pengamat Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam (dok. pribadi)

Pengamat Politik Universitas Paramadina Jakarta, Ahmad Khoirul Umam, menilai kebijakan publik dari pemerintah terkait penanggulangan pandemi di Indonesia belum dikomunikasikan secara baik kepada masyarakat, mulai dari pendeteksian hingga penanganan bagi yang terpapar COVID-19.

“Oleh karena itu, sejumlah kebijakan-kebijakan itu seolah-olah membuat masyarakat bingung dan tidak terjelaskan secara baik,” ujar dia saat menjadi narasumber dalam diskusi Twitter Spaces Forum Ekonomi Politik Didik J. Rachbini bertajuk ‘Pandemi & Kebijakan: Evaluasi 2021’ yang dipantau dari Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Selain persoalan komunikasi, lanjut Khoirul Umam, kebingungan yang muncul terkait tindakan penanggulangan pandemi bisa pula disebabkan oleh tingkat literasi masyarakat Indonesia yang rendah, seperti pengetahuan saat menghadapi situasi terpapar COVID-19.

Baca juga  Mahfud MD: PON XX Papua Boleh Dihadiri Penonton

Kemudian, ia juga menyoroti persoalan struktur belanja pemerintah selama pandemi yang perlu dievaluasi.

Menurut Khoirul Umam, struktur belanja pemerintah Indonesia belum sesuai dengan komitmen untuk menanggulangi pandemi, termasuk dampak-dampak negatif yang muncul.

Oa menyebut, di tahun 2020, kondisi pandemi membuat sektor ekonomi, kesehatan, dan sosial di Indonesia mengalami destruksi. Namun pada tahun 2020, tambah Khoirul Umam, struktur belanja pemerintah tidak merepresentasikan pengelolaan anggaran untuk membangun kembali sektor-sektor yang mengalami destruksi itu.

Ia menilai pemerintah cenderung mengeluarkan lebih banyak anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

“Tetapi kalau kita lihat struktur belanja pemerintah di tahun 2021, itu anggaran untuk kesehatan terpaut jauh dibandingkan anggaran untuk infrastruktur,” ujarnya.

Baca juga  Setelah Banyak Aktivis Ditangkap, Bentrokan Berdarah dengan Rakyat, MK Nyatakan UU Ciptaker Inkonstitusional

Ia menjelaskan struktur belanja pemerintah di sektor infrastruktur per 2021 mencapai Rp414 triliun, sedangkan di sektor kesehatan hanya Rp169 triliun.

Fakta tersebut, lanjut Khoirul Umam, dapat mengindikasikan ketidakcocokan tindakan pemerintah dengan komitmen kebijakan publik terkait penanggulangan pandemi.

Dengan demikian, persoalan-persoalan tersebut sudah sepatutnya dievaluasi dan diperbaiki, terlebih untuk menghadapi gelombang ketiga COVID-19 yang diprediksi akan segera tiba.

Tinggalkan Komentar