Selasa, 29 November 2022
05 Jumadil Awwal 1444

Koruptor Bebas, Mahfud Sebut Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Kamis, 08 Sep 2022 - 13:01 WIB
Penulis : inilah
Editor : Fadly Zikry
Mahfud Act dana umat korupsi ratu atut jaksa pinangki - inilah.com
Menko Polhukam Mahfud Md - (dok Kemenko Polhukam)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku pemerintah tidak bisa ikut terkait pembebasan para narapidana kasus korupsi.

“Soal pembebasan bersyarat, tentu peraturan perundang-undangannya sudah secara formal memenuhi syarat dan harus diketahui, Pemerintah tidak boleh ikut masuk ke urusan hukum kalau urusan hukuman dan membebaskan itu,” kata Mahfud di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut, keputusan dalam memberikan bebas bersyarat terhadap narapidana kasus korupsi maupun kasus lainnya merupakan proses ketatanegaraan yang harus dihormati.

Menurut Mahfud, program pembebasan bersyarat maupun pengurangan jumlah masa hukuman merupakan keputusan dari majelis hakim atau pengadilan yang tidak bisa diintervensi.

Baca juga
Lili Pintauli Diperiksa Dewas Pekan Ini

“Kita membawanya ke pengadilan dengan bukti-bukti yang kuat. Kalau sudah hakim berpendapat, bahwa hukuman yang layak seperti itu, ya kita tidak bisa ikut campur,” ujarnya.

Seperti diketahui, 23 terpidana korupsi baru saja menghirup udara bebas. 23 terpidana tersebut yaitu mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, jaksa Pinangki Sirna Malasari, Syahrul Raja Sampurnajaya, Setyabudi Tejocahyono, Sugiharto, Andri Tristianto Sutrisna, Budi Susanto, dan Danis Hatmaji. Lalu, mantan hakim MK Patrialis Akbar, Edy Masution, Irvan Rivano Muchtar, Ojang Sohandi, Tubagus Cepy Septhiady, mantan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli, Andi Taufan, Arif Budiraharja, Supendi, Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, adik Atut Tubagus Chaeri Wardana, Anang Sugiana Sudihardjo, dan Amir Mirza Hutagalung.

Baca juga
KPK Warning Lukas Enembe, Jangan Giring Opini Publik

Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Rika Aprianti mengatakan, narapidana kasus korupsi tersebut telah memenuhi syarat administratif dan substantif, sehingga mendapatkan program bebas bersyarat yang diajukan ke Ditjenpas.

Tinggalkan Komentar