Rabu, 29 Juni 2022
29 1444

KPK Dalami Kasus Ade Yasin Lewat Kepala BPK Perwakilan Jabar

Kamis, 19 Mei 2022 - 13:25 WIB
Penulis : Aria Triyudha
0428 090617 6c5a Inilah.com  - inilah.com
Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin mengenakan rompi tahanan KPK. Foto: Inilah.com/Didik Setiawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat (Jabar) Agus Khotib. Pemanggilan terkait upaya KPK mendalami kasus suap terkait laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021.

“Hari ini, pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 untuk tersangka AY (Ade Yasin/Bupati Bogor nonaktif),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (19/5/2022).

Selain Agus, KPK juga memanggil sembilan orang lainnya sebagai saksi. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor Soebiantoro, PPK Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bogor Heru Haerudin, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bogor Krisman Nugraha. Selanjutnya, tiga PNS Dinas PUPR Kabupaten Bogor yaitu Gantara Lenggana, R Indra Nurcahya, dan Aldino Putra Perdana serta tiga PNS BPK Perwakilan Jabar, yakni Emmy Kurnia, Winda Rizmayani, dan Dessy Amalia.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga memeriksa sembilan saksi lainnya untuk tersangka Ade Yasin dan kawan-kawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu kemarin (18/5/2022).

Baca juga
Summarecon Terindikasi Siapkan Anggaran Khusus Urus IMB di Yogyakarta

Para saksi tersebut adalah Unu selaku Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Bogor, pegawai RSUD Cibinong Sapto Aji Eko, Kasubbid Gaji BPKAD Kabupaten Bogor Ferry Syafari, Kabid AKTI BPKAD Kabupaten Bogor Wiwin Yeti Heriyati, PNS Dinas PUPR Kabupaten Bogor Khairul Amarullah.

Berikutnya, Kabid Aset BPKAD Kabupaten Bogor WR Pelitawan, Kasubbag Keuangan Bappenda Kabupaten Bogor Rizki Setiawan, staf bagian perlengkapan Kabupaten Bogor Ridwan Hendrawan, dan Kasubbag Kesra Setda Kabupaten Bogor Iip.

“Seluruh saksi hadir dan para saksi didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan pengumpulan sejumlah uang dari beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang menjadi obyek audit oleh tersangka ATM bersama tim auditor BPK Perwakilan Jawa Barat,” terang Ali.

KPK telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus suap aporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tahun anggaran 2021

Baca juga
Guru Besar UI Harap Alih Status Pegawai KPK ke Polri Sesuai UU

Sebagai pemberi suap adalah Ade Yasin (AY), Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik.

Sedangkan empat tersangka penerima suap, yaitu pegawai BPK Perwakilan Jabar/Kasub Auditorat Jabar III/pengendali teknis Anthon Merdiansyah, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah.

KPK menduga suap oleh Ade Yasin bertujuan agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Selain itu, mencuat dugaan selama proses audit ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh Ade Yasin melalui Ihsan Ayatullah dan Maulana Adam pada tim pemeriksa. Suap ini antara lain dalam bentuk uang mingguan minimal Rp10 juta. Total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar Rp1,9 miliar.

Baca juga
KPK Eksekusi Mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Selaku pemberi suap, KPK menjerat Ade Yasin dan kawan-kawan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara empat tersangka lain selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Tinggalkan Komentar