KPK Dalami Peran Petinggi Waskita Karya di Kasus Korupsi Proyek IPDN

Plt Juru Bicara Kpk Ali Fikri - inilah.com
Plt Juru Bicara Kpk Ali Fikri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi petinggi PT. Waskita Karya dengan memanggil pegawai negeri sipil (PNS) M Rizal.

M. Rizal dipanggil untuk mendalami dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada 2011.

“Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AW (Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya, Adi Wibowo),” kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis (30/12/2021).

Tak hanya Rizal, KPK juga memanggil pegawai PT. Waskita Karya dan mantan pegawainya, mereka yaitu, Ir. Anjar Kuswijanarko dan Ir. Tukijo MM.

Baca juga  Varian Baru COVID-19 B.1.1.529 Berasal dari Afrika, Pakar: Belum Tentu Akan Lebih Berbahaya

Mereka diperiksa sabagai saksi untuk mendalami berkas penyidikan untuk tersangka Dono Purwoko (DP).

Sebelumnya, KPK menduga ada pemberian sejumlah fee proyek bagi pihak-pihak tertentu di Kemendagri dalam kasus ini. Informasi itu diketahui dari pemeriksaan pegawai PT Adhi Karya Didi Kustiadi pada Senin, 27 Desember 2021.

KPK menahan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya Persero Dono Purwoko pada 10 November 2021. Dono sudah dijadikan sebagai tersangka sejak 2018. Dalam kasus ini, dia diduga ikut serta dalam perencanaan korupsi proyek pembangunan kasus IPDN yang dilakukan pada 2010.

Kasus Dono berkaitan dengan perkara yang menjerat mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri, Dudy Jocom dan Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya, Adi Wibowo. Mereka bertiga mengeruk uang negara dalam proyek itu untuk kepentingan pribadi.

Baca juga  Rektor UIN Yogyakarta Desak Polisi Hentikan Kasus Penendang Sesajen

Dudy saat ini sedang menjalani masa hukuman. Sementara itu, Adi belum ditahan dengan alasan sakit. Ketiga orang itu diyakini membuat negara merugi Rp19,7 miliar dari nilai kontrak Rp124 miliar.

Atas perbuatannya, Dono disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tinggalkan Komentar