KPK Janji Pelajari Vonis eks Kadis Lampung Selatan

KPK Janji Pelajari Vonis eks Kadis Lampung Selatan - inilah.com

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan pihaknya akan mempelajari kembali putusan majelis hakim dalam perkara dugaan gratifikasi mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan Syahroni.

“Perkara dengan terdakwa Syahroni dkk saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kami akan kembali mempelajari kasus ini apakah ada dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Menurutnya, fakta sidang tidak kemudian serta merta menjadi fakta hukum. Fakta hukum manakala ada keterkaitan antara satu alat bukti dengan alat bukti lain.

“Misalnya keterangan saksi jika tidak berkaitan dengan alat bukti lain tidak dapat dikatakan sebagai fakta hukum yang dapat dijadikan bukti permulaan untuk menetapkan pihak lain sebagai tersangka,” ucap Ali.

Baca juga  Purnawirawan TNI Tolak Usulan Ketua KPK Jadi Bintang 4

Sebelumnya, Direktur Kajian Studi Demokrasi Rakyat Didik Triyana Hadi menyampaikan laporan ke KPK untuk menanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto.

Kasus ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari kasus yang sudah ditangani oleh KPK dan telah memperoleh putusan hukum tetap atau inkrah.

Didik menjelaskan, dalam sidang lanjutan korupsi Dinas PUPR, dengan tersangka dua bekas Kepala Dinas, Hermansyah Hamidi dan Syahroni, Rabu 24 Maret 2021 lalu, saat diperiksa sebagai saksi Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengakui menerima setidaknya Rp950 juta dari mantan bupati Zainudin Hasan, Agus BN, dan mantan Kadis PUPR Syahroni.

Baca juga  Firli: Banyak Pejabat Sembunyikan Harta, 95 Persen LHKPN tak Jujur

“Bahwa fakta persidangan tersebut merupakan indikasi kuat keterlibatan yang bersangkutan. KPK mesti segera menindaklanjuti fakta persidangan dan pengakuan dari Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dalam persidangan tanggal 24 Maret 2021 lalu,” ucap Didik.

“Ini sebagai wujud penegakan hukum dan dalam rangka kepastian hukum, mengingat posisi Nanang yang saat ini merupakan Bupati definitif,” pungkas Didik.

Tinggalkan Komentar