KPK Larang Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid Pergi ke Luar Negeri

KPK Larang Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid Pergi ke Luar Negeri - inilah.com
Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid bepergian ke luar negeri.

Pencegahan itu dilakukan terkait penyidikan dugaan siap pengadaan barang dan jasa di HSU pada 2021 sampai 2022.

“Tindakan pencegahan ke luar negeri ini diperlukan, agar saat dilakukan pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik khususnya ketika dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, yang bersangkutan tetap berada di Indonesia dan kooperatif memenuhi panggilan dimaksud,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/10/2021).

Ali mengatakan permintaan pencegahan itu dilayangkan KPK sejak 7 Oktober 2021. Abdul tidak akan bisa ke luar negeri sampai enam bulan ke depan.

Baca juga  Foto: Dirut Jakpro Datangi KPK Serahkan Dokumen Formula E

Lembaga Antikorupsi perlu Abdul tetap di Indonesia untuk penyidikan kasus. Abdul diharap tidak mencari celah untuk menerobos ke luar negeri setelah dicegah KPK.”Dalam rangka mempercepat proses penyidikan,” ujar Ali.

Sebanyak tiga orang yang dijadikan tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni pelaksana tugas (Plt) Kadis PU pada Dinas PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Maliki, dan dua pihak swasta Marhaini, serta Fachriadi.

Mahriadi dan Fachriadi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP.

Baca juga  Bea Cukai Jalin Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum

Sementara itu, Maliki disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 64 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Tinggalkan Komentar