Minggu, 14 Agustus 2022
16 Muharram 1444

KPK Legowo POM AU Hentikan Kasus Korupsi AW-101

Selasa, 14 Des 2021 - 18:09 WIB
Penulis : Ivan Setyadhi
Komisi Pemberantasan Korupsi - inilah.com
Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) legowo Pusat Polisi Militer (POM) Angkatan Udara (AU) menghentikan pengusutan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI AU tahun 2016-2017. Lembaga antikorupsi akan berkoordinasi dengan pihak TNI AU terkait penghentian tersebut.

Bukan tanpa alasan koordinasi itu akan segera dilakukan. Pasalnya, KPK sejauh ini sudah menetapkan seorang pihak swasta sebagai tersangka kasus tersebut. Pihak swasta itu yakni, Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh.

PT Diratama Jaya Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Peralatan militer nonsenjata yang juga memegang lisensi dari Amerika Serikat untuk terlibat dalam bisnis di bawah Peraturan Kontrol Ekspor peralatan militer dari AS dan Lisensi. Selain itu, koordinasi itu dilakukan untuk menentukan tindaklanjut pengusutan kasus tersebut.

Baca juga
Sistem Tata Negara Larang Anggota TNI-Polri Jabat Kepala Daerah

“Apapun langkah yang akan kami tempuh nanti kita melihat dari isi konten apa yang ada diputuskan yang ada di POM TNI AU,” ucap Deputi Penindakan KPK, Karyoto, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (13/12/2021) malam.

Diketahui, POM TNI sebelumnya menetapkan lima tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI Angkatan Udara tahun 2016-2017. Lima tersangka itu adalah Kolonel Kal FTS SE sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan; Marsekal Pertama TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa; Letkol Admisitrasi WW selaku pejabat pemegang kas atau pekas, Pelda (Pembantu letnan dua) SS; dan Marsda TNI SB. Belakangan, penyidikan lima tersangka itu dikabarkan dihentikan pada Agustus 2021.

Baca juga
KPK Usut Kasus Korupsi LPDB KUMKM Era Syarief Hasan

Karyoto enggan berspekulasi terkait penanganan kasus yang dilakukan pihaknya untuk kedepannya. Selain itu, lembaga antikorupsi akan meminta masukan sejumlah pihak, salah satunya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait perhitungan dugaan kerugian negara.

“Apapun hasilnya kami akan koordinasikan dan kami akan ekspos kepada pimpinan. Pimpinan nanti kesepakatan akan mengambil langkah apa dan nanti akan diputuskan,” ujar Karyoto.

Tinggalkan Komentar