Senin, 08 Agustus 2022
10 Muharram 1444

KPK Pastikan Panggil Petinggi Waskita Karya soal Korupsi Kampus IPDN

Senin, 20 Des 2021 - 09:19 WIB
Penulis : Ivan Setyadhi
169788198 293358595646599 1260204795147311195 N - inilah.com
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil Kepala Divisi I PT Waskita Karya, Adi Wibowo.

Adi Wibowo merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Minahasa, Sulawesi pada 2011.

“Nanti kami akan informasikan mengenai waktu pemanggilan berikutnya,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (20/12/2021) pagi.

Adi sejatinya sudah dipanggil KPK bulan lalu. Namun, Adi tidak hadir karena mengaku sakit. KPK akan memanggil ulang Adi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ali enggan memerinci waktu pemanggilan Adi. Saat ini Adi masih mengaku sakit ke KPK.”Betul, sebelumnya yang bersangkutan konfirmasi sedang sakit,” ungkapnya.

Baca juga
Boyamin Bantah Terima Duit Haram Budhi Sarwono

Sebelumnya, KPK menahan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya Persero Dono Purwoko pada 10 November 2021. Dono sudah dijadikan sebagai tersangka sejak 2018. Dalam kasus ini, dia diduga ikut serta dalam perencanaan korupsi proyek pembangunan kasus IPDN yang dilakukan pada 2010.

Kasus Dono berkaitan dengan perkara yang menjerat mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri, Dudy Jocom dan Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya, Adi Wibowo. Mereka bertiga mengeruk uang negara dalam proyek itu untuk kepentingan pribadi.

Dudy saat ini sedang menjalani masa hukuman. Sementara itu, Adi belum ditahan dengan alasan sakit. Ketiga orang itu diyakini membuat negara merugi Rp19,7 miliar dari nilai kontrak Rp124 miliar.

Baca juga
Berkas Lengkap, Kadiv Konstruksi PT Adhi Karya Segera Diadili

Atas perbuatannya, Dono disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tinggalkan Komentar