Selasa, 28 Juni 2022
28 Dzul Qa'dah 1443

KPK Periksa Adik Mardani H Maming

Jumat, 10 Jun 2022 - 02:06 WIB
Kpk Mardani Maming
(ist)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa adik dari Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H Maming, Rois Sunandar Maming, Kamis (9/6/2022).

Pemeriksaan Rois diduga terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Mardani H Maming. Rois diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Informasi yang kami peroleh benar (Rois diperiksa). Untuk kegiatan penyelidikan KPK,” kata Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi.

Namun, Ali enggan membeberkan secara detil terkait kasus korupsi ini, sebab menurut dia, masih di tahap penyelidikan. Dikatakan Ali, saat ini KPK masih mengumpulkan barang bukti dari keterangan para saksi.

“Masih terkait pengumpulan bahan keterangan dan klarifikasi. Mengenai materinya saat ini belum bisa kami sampaikan ya karena masih proses penyelidikan,” kata dia.

Baca juga
Jokowi Terima Kasih ke NU Bantu Pemerintah Tangani Pandemi COVID-19

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Mardani H Maming yang juga menjabat sebagai Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Kamis (2/5/2022) pekan lalu.

Usai diperiksa KPK, Mardani enggan menjawab saat ditanya soal dugaan aliran uang hasil korupsi Rp89 miliar ke kantong pribadinya. Mantan Bupati Tanah Bumbu itu memilih langsung meninggalkan markas KPK.

“Nanti biar ini yang jawab. Terima kasih,” pungkas Mardani kepada wartawan.

KPK sebelumnya telah sedikit membuka tabir arah penyelidikan kasus dugaan korupsi ini. Kasus yang sedang diusut dan didalami itu diduga terkait suap penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Baca juga
Bercermin dari Anggota DPR Harvey Malaiholo, Ini Efek Kebanyakan Nonton Video Porno

Mardani yang juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalimantan Selatan sebelumnya sempat menjabat Bupati Kabupaten Tanah Bumbu masa jabatan 2010-2015

Dalam persidangan dengan terdakwa Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu, Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo, beberapa waktu lalu, Mardani mengakui menandatangani penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN).

Selain itu, dalam persidangan juga terungkap jika Mardani diduga menerima uang Rp89 miliar terkait pengurusan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu.

“Tentu itu informasi-informasi itu kan sekarang sedang didalami penyelidik, kan begitu. Tentu enggak hanya mendasarkan pada keterangan satu orang,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Baca juga
Haryadi Suyuti Ditangkap KPK, Kantor Wali Kota Yogyakarta Disegel

“Dari berbagai informasi entah dari persidangan atau dari keterangan saksi yang lain dalam perkara lain, mungkin ada sambungannya, tentu itu menjadi masukan buat teman-teman penyelidikan untuk melakukan pendalaman,” imbuh Alex. [ikh]

Tinggalkan Komentar