Kamis, 30 Maret 2023
08 Ramadhan 1444

KPK Sebut Paulus Tannos Sudah Ganti Nama

Jumat, 27 Jan 2023 - 23:12 WIB
Penulis : Ajat M Fajar
KPK Sebut Paulus Tannos Sudah Ganti Nama
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri - (Foto: Antara)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan red notice buronan kasus dugaan korupsi e-KTP Paulus Tannos terlambat terbit karena yang bersangkutan melakukan penggantian nama.

“Informasi yang kami peroleh memang kemudian ada pergantian nama dari yang bersangkutan, sehingga secara dokumen administrasi ada miss nama yang kami cari dengan nama yang sudah berubah itu,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.

Meski demikian Ali memastikan penyidik KPK akan terus melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan.

“Yang pasti bahwa sekali lagi kami tidak berhenti walaupun ada kendala semacam itu, terus kami lakukan pencarian di manapun berada,” ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan seandainya red notice tersebut sudah terbit, Paulus Tannos bisa langsung ditangkap saat keberadaannya terlacak di Thailand.

Baca juga
Golkar Justru Dorong Kang Emil Maju Lagi Jadi Cagub Jabar 2024

“Kalau pada saat itu sudah yang bersangkutan betul-betul red notice sudah ada, sudah bisa tertangkap di Thailand,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menerangkan pengajuan red notice Interpol terhadap Tannos telah dilakukan sejak lima tahun lalu. Namun, pengajuan itu ternyata belum terdaftar ke dalam sistem Interpol.

“Pengajuan DPO itu red notice sudah lebih dari lima tahun, ternyata setelah dicek di Interpol belum terbit. Kita enggak tahu apa sebabnya, apakah karena ada kesalahan upload dan lain-lain, kita enggak tahu,” ujarnya.

Namun dia memastikan pihak KPK sudah memperbaiki kekurangan tersebut sehingga kedepannya proses penerbitan red notice bisa lebih cepat.

Baca juga
Polisi Buru Pengendara RFS yang Acungkan Pistol di Jalan Tol

“Kemarin sudah kita perbaiki semua. Mudah-mudahan yang sudah ditetapkan sebagai DPO akan secara otomatis pada waktunya akan terbit ‘red notice’ secara internasional dari Interpol Lyon,” katanya.

Paulus Tannos diketahui telah masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Yang bersangkutan pada 13 Agustus 2019 telah diumumkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus korupsi e-KTP.

Paulus Tannos juga diduga lakukan pertemuan untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan sepakati fee sebesar 5 persen sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kemendagri.

Baca juga
Pakar Hukum Nilai Unsur Pidana dalam Kasus Indosurya Prematur

Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp145,85 miliar terkait dengan proyek e-KTP tersebut.

Tinggalkan Komentar