Jumat, 27 Mei 2022
26 Syawal 1443

KPK Siap Terjunkan Tim Cek Kasus Nurhayati yang Jadi Tersangka

KPK Siap Terjunkan Tim Cek Kasus Nurhayati yang Jadi Tersangka
KPK Siap Terjunkan Tim Cek Kasus Nurhayati yang Jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap terjunkan tim untuk mengecek kasus Nurhayati yang jadi tersangka setelah melaporkan kasus korupsi di daerahnya.

Curahan hati Nurhayati menjadi sorotan setelah dirinya menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang dilaporkannya sendiri.

Nurhayati melaporkan dugaan korupsi oleh Kuwu Kepala Desa Citemu, Cirebon senilai Rp800 juta.

“Saya segera akan meminta Direktur Korsup II KPK, untuk berkoordinasi dengan APH terkait berkenaan dengan penanganan perkara tersebut termasuk, soal penetapan tersangka tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango melalui keterangan tertulis, Senin (21/2/2022).

Nawawi sendiri belum mengetahui rinci peristiwa yang menimpa Nurhayati hingga berstatus tersangka oleh kepolisian Cirebon.

Baca juga
Rektor USK Minta Polisi Usut Ijazah Palsu Dokter Gadungan di PSS Sleman

Namun, dia menegaskan pihaknya bisa membahas penetapan tersangka terhadap Nurhayati berdasarkan Pasal 8 huruf (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.”Menyebutkan kewenangan KPK untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,” tegas Nawawi.

Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Nurhayati, menjadi sebagai tersangka usai melaporkan dugaan korupsi Kepala Desa, S.

Nurhayati kecewa dengan penetapan tersangka oleh penegak hukum. Dia mengaku tidak mengerti dan janggal akan hukum terhadapnya. Padahal, Nurhayati adalah pelapor kasus tersebut.

“Saya yang memberikan keterangan, saya yang memberikan informasi kepada penyidik selama hampir proses dua tahun penyelidikan kasus korupsi,” ujar dia.

Baca juga
KPK Langsung Tahan Azis Syamsuddin

Menurut Kapolres Cirebon Kota AKBP Fahri Siregar, penetapan tersangka kepada Nurhayati usai penyidik berkonsultasi dan mengirimkan berkas tersangka S ke jaksa penuntut umum.

“Walaupun tidak menikmati uangnya, namun hal ini melanggar Pasal 66 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Mengatur tata kelola regulasi dan sistem administrasi keuangan,” terang Fahri.

Tinggalkan Komentar