KPK Tahan Wakil Ketua Dewan Direksi PT Wika-Sumindo

KPK Tahan Wakil Ketua Dewan Direksi PT Wika-Sumindo - inilah.com
Penahanan Tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Ketua Dewan Direksi PT Wika-Sumindo Petrus Edy Susanto. Dia ditahan karena terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan lingkar pulau Bengkalis pada 2013 sampai 2015.

“Penahanan tersangka PES (Petrus Edy Santoso) selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan 7 November 2021,” kata Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, (19/10/2021).

“Penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Kavling C1,” sambung Setyo.

Sebelum penahanan Petrus meminta izin untuk memeriksa kesehatannya. Petrus berdalih sedang sakit dan butuh pemeriksaan medis.

Baca juga  Operasi Patuh, Kapolda Metro Perintahkan Anggotanya Humanis

Saat ini, KPK sedang menunggu hasil pemeriksaan medis Petrus. Jika tidak perlu rawat inap, Petrus akan langsung ditahan.

“Sebelum ditahan tersangka akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK cabang Kavling C1. Sebagai salah satu upaya mengantisipasi penyebaran covid-19 di dalam lingkungan rutan KPK,” tutur Setyo.

Dalam kasusnya, Petrus diduga melakukan manipulasi untuk memenangkan pelelangan atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (multiyears) tahun anggaran 2013-2015. Hal itu dikarenakan salah satu perusahaan yang diusulkan sebelumnya telah di-black list oleh Pemkab Bengkalis.

Dengan itu, Petrus memenangi proyek lelang tersebut tapi tak melakukan evaluasi pelaksanaan proyek dari sisi mutu pekerjaan maupun volume item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan.

Baca juga  Ramai Disebut, Begini Postingan Terakhir Azis Syamsuddin

“Akibat perbuatan tersangka PES, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp 126 miliar dari harga dasar proyek sebesar Rp 359 miliar,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK baru saja menetapkan tiga tersangka dalam perkara ini, di antaranya Project Manager PT Wijaya Karya, Didiet Hartanto (DH); staf pemasaran PT Wika, Firjan Taufa (FT); dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Tirtha Adhi Kazmi (TAK).

Perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp 129 miliar dari nilai proyek sebesar Rp 359 miliar.

Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan Bupati Bengkalis nonaktif Amril Mukminin sebagai tersangka. Amril diduga menerima suap Rp 5,6 miliar terkait proyek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis.

Baca juga  Satgas: 29 Kelurahan di Depok Tak Miliki Kasus Aktif COVID-19

Atas tindakannya, Petrus disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Tinggalkan Komentar