KPK Umumkan Hasil OTT di Kalimantan Selatan, 3 Tersangka, Uang Ratusan Juta Disita

KPK Umumkan Hasil OTT di Kalimantan Selatan, 3 Tersangka, Uang Ratusan Juta Disita - inilah.com
KPK Menetapkan 3 Orang Sebagai Tersangka Hasil OTT di Kalimantan Selatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kalimantan Selatan. Setelah menjalani pemeriksaan, komisi antirasuah menetapkan 3 orang sebagai tersangka.

Kasusnya, dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 2021 sampai 2022.”Ditetapkan setelah dilakukan berbagai bahan keterangan dugaan tindak pidana korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/9/2021).

Ketiga orang yang dijadikan tersangka itu yakni pelaksana tugas (Plt) Kadis PU pada Dinas PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Maliki, dan dua pihak swasta Marhaini, serta Fachriadi.

Baca juga  OTT KPK di Kolaka Timur, Bupati-nya Diringkus

Lembaga Antikorupsi menyita uang Rp345 juta dari tangkap tangan itu. Sejumlah dokumen terkait perkara juga disita oleh penyidik.

Mereka semua langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya ditahan selama 20 hari terlebih dahulu.”Mulai tanggal 16 September 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021,” tutur Alex.

Maliki ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Sementara itu, Marhaini ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih.”Fachriadi ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1,” ujar Alex.

Sebelum ditahan mereka semua akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Isolasi mandiri dilaksanakan di rutan masing-masing.

Baca juga  Bentuk Tim Siber, PKB Minta MUI DKI Tak Jadi Timses Anies

Mahriadi dan Fachriadi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP.

Sementara itu, Maliku disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 64 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Baca juga  Ini Alasan Chelsea Mengganti Kiper Jelang Penalti

Tinggalkan Komentar