Selasa, 16 Agustus 2022
18 Muharram 1444

Kritik Rencana Pendampingan Hukum Mardani H Maming, Hikam: PBNU Seolah Tak Peka Marwah NU

Rabu, 29 Jun 2022 - 15:19 WIB
Kritik Pendampingan Hukum Mardani, Hikam: PBNU Tak Peka Marwah NU
Eks Bupati Tanah Bumbu yang kini Bendahara Umum (Bendum) PBNU, Mardani H Maming di Gedung KPK. (Kumparan).

Pengamat politik yang mantan Menristek era Presiden Gus Dur, AS Hikam mengkritisi rencana Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU (LPBH NU) memberi pendampingan hukum kepada Bendahara Umum (Bendum) PBNU, Mardani H Maming yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

“Kalau soal memberikan atau menerima bantuan hukum itu, sah-sah saja. Namun, bantuan hukum itu diberikan kepada Mardani H Maming yang masih dalam posisi sebagai Bendum PBNU, menimbulkan kegaduhan warga NU. Seolah-olah, PBNU tidak peka terhadap marwah NU yang berdasarkan akhlaqul kharimah. Moral authority atau otoritas moral,” ungkap Hikam kepada Inilah.com, Jakarta, Rabu (29/6/2022).

Hikam menjelaskan, seluruh pihak harus sepakat bahwa Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi masyarakat yang marwahnya berbasiskan morality. Hal inilah yang membedakan dengan ormas lain, semisal organisasi buruh dan lainnya. Sehingga, kalangan akar rumput hingga level elit NU, seharusnya komitmen untuk menegakknya. “Saya hanya mengingatkan secara pribadi. Sebentar lagi pemilu, NU sebagai ormas terbesar harus bisa menjaga diri. Jangan sampai menjadi kecil hanya karena kesalahan-kesalahan yang bisa dihindari,” ungkapnya.

Baca juga
Proses Penahanan Mardani H Maming di KPK Diwarnai Kericuhan

Hikam mengaku sudah pernah menyampaikan saran agar Mardani H Maming menonaktifkan diri sebagai Bendahara Umum (Bendum) PBNU. Apabila diputus tak bersalah, eks Bupati Tanah Bumbu itu, otomatis menjabat lagi Bendum PBNU. Sebaliknya, ketika diputus bersalah maka petinggi PBNU segera menunjuk penggantinya. “Agar yang bersangkutan bisa konsentrasi atau fokus menjalani proses hukum, secara pribadi. Kalau sekarang, nama NU kan kebawa-bawa. Membuat Nahdliyin galau,” bebernya.

Kalau tak mau non-aktif? Masih kata Hikam, petinggi PBNU-lah yang menonaktifkan Mardani H Maming. Namun dalam kenyataannya tidak ada apa-apa. Elit PBNU mendiamkan, bahkan memberikan pembelaan kepada Mardani H Maming. “‘Tentu saja ini membawa citra yang kurang baik terhadap NU dan PBNU. Padahal, perkaranya terjadi jauh sebelum dia jadi Bendum PBNU. Harusnya bisa mudah penyelsaiannya. Saya khawatir masalah ini akan di bawa-bawa ke ranah politik,” ungkapnya.

Baca juga
KPK Ultimatum 3 Saksi Dugaan Korupsi Mardani H Maming yang Mangkir

Dikutip Antara, Selasa (28/6/2022), Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Nahdlatul Ulama (NU), Abdul Hakam Aqsho mengatakan, pihaknya memberikan pendampingan hukum Bendum PBNU, Mardani H Maming. “Untuk ini, kami melakukan pendampingan hukum dari LPBH-NU, termasuk dari praperadilan kemarin. Karena memang beliau kader dan memang pengurus,” kata Hakam, sapaan akrabnya.

 

Tinggalkan Komentar