Selasa, 12 Mei 2026 | 24 Dzulqa'dah 1447
inilah.commarketsektor riilKurangi Impor, Pemerintah Targetkan BBM Campuran Etanol 20% Berlaku 2028

Kurangi Impor, Pemerintah Targetkan BBM Campuran Etanol 20% Berlaku 2028

Nebby Medium.jpeg
Minggu, 3 Mei 2026 - 20:45 WIB
Share
Ilustrasi kaget melihat tagihan BBM yang besar (Foto: Gemini AI)

Ilustrasi kaget melihat tagihan BBM yang besar (Foto: Gemini AI)

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung
KecilBesar

Pemerintah menargetkan penerapan campuran etanol 20% (E20) pada bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin mulai 2028. Kebijakan ini disiapkan sebagai upaya menekan ketergantungan impor energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut konsumsi bensin nasional saat ini berada di kisaran 39-40 juta kiloliter. Dari jumlah tersebut, sekitar separuhnya atau 20 juta kiloliter masih dipenuhi melalui impor.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menerapkan mandatori E20 karena ketersediaan bahan baku yang melimpah, seperti singkong, jagung, dan tebu. Hal itu ia temukan saat melakukan kunjungan ke Brasil, negara yang telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa.

"Kalau kita mandatori 20%, berarti kita kurangi impor bensin 8 juta kiloliter," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (3/5/2026).

Bahlil menjelaskan, penerapan E20 menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi. Ia mencontohkan kebijakan biodiesel yang dinilai berhasil menekan impor solar.

Saat ini, campuran biodiesel telah mencapai 40% dan direncanakan meningkat menjadi 50% pada Juli mendatang.

"Dengan skema ini, sebagian kebutuhan solar yang sebelumnya dipenuhi dari impor kini dapat digantikan oleh produk berbasis sawit yang diproduksi di dalam negeri," katanya.

Di sisi lain, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sektor gas rumah tangga. Konsumsi Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional masih sangat bergantung pada impor.

Bahlil menyebut Indonesia mengimpor sekitar 7,47 juta metrik ton LPG per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 1,94 juta metrik ton atau sekitar seperlima kebutuhan nasional. Beban subsidi LPG pun mencapai Rp 80-87 triliun per tahun.

Sebagai alternatif, pemerintah mengembangkan Compressed Natural Gas (CNG) yang diklaim memiliki harga 30-40% lebih murah dibanding LPG. Teknologi ini telah diuji coba di restoran serta dapur program makan bergizi gratis dan tengah disiapkan untuk penggunaan rumah tangga.

Selain itu, pemerintah juga mulai mendiversifikasi sumber impor minyak mentah. Jika sebelumnya bergantung pada pasokan dari Timur Tengah melalui Selat Hormuz, kini impor diperluas ke wilayah Afrika, Amerika, hingga Rusia.

"Kalau bapak presiden berangkat untuk cari minyak, itu bukan jalan-jalan. Kita jalan kerja memikirkan 280 juta nyawa yang ada di bangsa ini," ungkap Bahlil.

0 suka
0 bookmark
Google

Tambahkan Inilah.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com