Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, hanya dikenakan sanksi teguran lisan dari DPP PDI Perjuangan (PDIP) lantaran melanggar instruksi ketua umum (ketum) Megawati Soekarnoputri dengan menyatakan siap menjadi calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 dalam wawancara dengan televisi belum lama ini. Ganjar mengaku taat dan menerima sanksi yang diberikan langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.
“Sebagai kader saya akan taat dengan disiplin partai, komunikasi publik saya harus diperbaiki tentu saja, kedua saya berbicara tentang PDIP itu semua terkait pilpres merupakan keputusan ketua umum. Semua akan begitu (mematuhi aturan),” kata Ganjar, di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2022).
Dia mengakui pernyataannya membuat riuh wacana publik, maka ia menerima peringatan yang dilayangkan DPP PDIP yang menjatuhkan sanksi teguran lisan kepadanya. “Ketika ada statement saya sampaikan dan jadi diskursus di publik itu jadi ramai, maka kami mendapat peringatan bagian dari disiplin,” ujarnya.
Ganjar tak menyampaikan permohonan maaf atas kesalahannya itu, malah menyampaikan terima kasih kepada Sekjen Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Komarudin Watubun karena telah memberikan penjelasan terhadap pelanggarannya. “Terima kasih Pak Sekjen, Ketua Dewan Kehormatan, banyak penjelasan terhadap statement saya,” jelasnya.
Komarudin mengungkapkan, penjatuhan sanksi teguran lisan dilakukan setelah meminta klarifikasi kepada Ganjar. Dia mengakui Ganjar tidak melanggar aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP, namun pernyataannya dianggap memberi multitafsir bagi publik.
“Setelah kami menyampaikan klarifikasi kepada Ganjar. Dia sudah sampaikan menilai terkait aturan organisasi meskipun beliau tak melanggar, tapi pernyataannya menimbulkan multitafsir di publik,” jelasnya.
Tinggalkan Komentar