Minggu, 22 Mei 2022
21 Syawal 1443

LaNyalla: Pelarangan Ekspor CPO Beri Efek Kejut, Namun Belum Solutif

Dpd lanyalla cpo minyak goreng - inilah.com
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung Presiden Jokowi melarang ekspor bahan baku (CPO) maupun minyak goreng per Kamis (28/4/2022) mendatang hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Namun menurut LaNyalla, kebijakan tersebut hanya terapi kejut dan bersifat karitatif (menyenangkan rakyat), tetapi belum menyentuh akar persoalan yang fundamental.

“Presiden sepertinya sengaja memberi terapi kejut saja kepada semua pihak. Baik para pengusaha, maupun para pembantunya yang terkait soal itu. Tetapi saya yakin segera dibuka kembali. Karena total jumlah produksi tidak bisa diserap di dalam negeri,” kata LaNyalla, Sabtu (23/4/2022).

LaNyalla menambahkan, jurus yang dibutuhkan bukan larangan ekspor, tetapi keberanian mengubah arah kebijakan perekonomian nasional yang sudah telanjur menyerahkan hajat hidup orang banyak kepada mekanisme pasar.

Baca juga
Aksi May Day Fiesta, Arus Lalin di Kawasan Patung Kuda Monas Normal

“Jurus yang paling jitu adalah dengan kesadaran kita sebagai bangsa untuk melakukan koreksi fundamental arah kebijakan perekonomian nasional kita dalam perspektif negara kesejahteraan, sesuai amanat Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3. Bukan ayat 4 hasil Amandemen,” ujar LaNyalla.

Ketua Pemuda Pancasila Jawa Timur itu melanjutkan, negara sejatinya harus hadir dalam lima afirmatif yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Lima afirmatif tersebut yaitu, kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan.

“Sehingga tidak bisa diberikan begitu saja ke swasta, apalagi asing. Lalu negara terima bea ekspor dan royalti.
Apalagi dalam perkebunan sawit, dana dari pungutan ekspor yang dikumpulkan di BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), penggunaannya ditentukan oleh Komite Pengarah yang melibatkan empat pengusaha Sawit besar, terutama terkait program BioDiesel,” ujarnya.

Baca juga
Foto: Lakukan Verifikasi Faktual, Komisi I DPR Sambangi Rumah Andika Perkasa

Dari triliunan dana yang terkumpul, sambung LaNyalla, 80 persen digelontorkan kepada 10 perusahaan besar Kelapa Sawit untuk subsidi program BioDiesel.

“Sisanya 5 persen untuk peremajaan sawit rakyat,” tandasnya.

Tinggalkan Komentar