Selasa, 04 Oktober 2022
08 Rabi'ul Awwal 1444

LaNyalla: Rakyat Sedang Susah, Ada Pejabat Malah Sibuk Urus Presiden 3 Periode

Selasa, 05 Apr 2022 - 19:14 WIB
Ketua DPD LANyalla Luhut 3 periode - inilah.com
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyayangkan pejabat yang sibuk dengan wacana Presiden 3 periode di tengah kondisi rakyat yang sedang kesusahan.

Mantan Ketua Kamar Dagang Indonesia Jawa Timur itu menyayangkan sistem politik yang dibangun dari demokrasi yang mahal telah membuat elite politik dan elit partai mati rasa.

“Alih-alih menjadi penyambung lidah rakyat, mereka malah sudah tak sensitif lagi dengan masalah rakyat. Suara rakyat tidak lagi didengar,” kata LaNyalla saat kunjungan Dapil di Jawa Timur, Selasa (5/4/2022).

Menanggapi itu, LaNyalla pun meminta para Senator DPD RI terus konsisten membela kepentingan rakyat. Ia mengajak para Senator harus sensitif terhadap penderitaan rakyat yang tengah dihantam berbagai kesulitan ekonomi.

Baca juga
Bareskrim Resmi Tetapkan Indra Kenz Sebagai Tersangka

“DPD RI dengan keterbatasan anggaran harus tetap konsisten membela rakyat, terutama terkait hajat hidup masyarakat. Kami siap menampung, mendengar dan menyampaikan aspirasi setiap lapisan masyarakat yang kehidupannya terancam,” ujar LaNyalla

Menurut LaNyalla, seharusnya pejabat semakin menunjukkan peningkatan kinerja dan keberpihakan kepada rakyat. Apalagi eksekutif maupun legislatif dan para penyelenggara negara lainnya dibiayai dengan uang rakyat.

“DPD RI berkomitmen akan terus menyuarakan hak-hak rakyat yang belum dipenuhi oleh negara. Saya mengajak agar rakyat tidak takut menyampaikan aspirasi asalkan dengan cara yang benar dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas LaNyalla.

Sebelumnya, LaNyalla sempat menegur Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Bindsar Pandjaitan untuk menghentikan manuver perpanjangan Presiden 3 periode.

Baca juga
Foto: PPP Daftar sebagai Calon Peserta Pemilu 2024

“Bulan Maret lalu saya sudah ingatkan Luhut soal klaim 110 juta pengguna media sosial membahas penundaan Pemilu 2024 dan adanya potensi kemarahan publik. Saat itu, skor emosi marah publik mencapai angka 8%. Saat ini skor marah publik meningkat menjadi 12%. Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan bernegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia,” kata LaNyalla.

Tinggalkan Komentar