Minggu, 04 Desember 2022
10 Jumadil Awwal 1444

Larang Anies Ambil Kebijakan Jelang Purnatugas, DPRD Dinilai Paranoid

Rabu, 14 Sep 2022 - 17:07 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan beserta Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria dalam Rapat Paripurna DPRD DKI terkait pengumuman pemberhentian keduanya sebagai pemimpin Ibu Kota, Selasa (12/9/2022). (Foto: Inilah.com/ M Harris)
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan beserta Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria dalam Rapat Paripurna DPRD DKI terkait pengumuman pemberhentian keduanya sebagai pemimpin Ibu Kota, Selasa (12/9/2022). (Foto: Inilah.com/ M Harris)

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai usulan DPRD DKI Jakarta agar Gubernur Anies Baswedan tak ambil kebijakan jelang purnatugas Oktober 2022, tidak beralasan dan sebagai paranoid belaka.

“Ya ketakutan DPRD DKI terhadap kebijakan Anies ya itu hal yang menurut saya paranoid saja ya. Maksudnya ya biarkan saja lah karena kan Anies masih menjabat hingga 16 Oktober 2022,” kata Ujang kepada Inilah.com saat dihubungi, Rabu (14/9/2022).

Menurut Ujang, usulan itu sama sekali tak beralasan. Termasuk pelarangan pelantikan pejabat tinggi pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI seperti yang dikatakan Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi.

Baca juga
Foto: Wajah Baru Taman Literasi Martha Christina Tiahahu Jakarta

“Tentunya masih ada waktu sebulan lagi, Anies masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan terbaiknya demi kepentingan warga Jakarta. Karena kan tidak ada aturan juga soal itu,” tutur Ujang.

Ujang menekankan, alangkah baiknya DPRD DKI terus mengawal kebijakan yang ditetapkan Anies jelang pensiun. Bukan justru melakukan pembatasan-pembatasan yang semakin mencerminkan dua kubu yang berseberangan.

“Mestinya ya kawal saja Anies itu, kawal saja kebijakannya sepeti apa. Kalau salah ya diingatkan. Itu yang paling penting,” tegasnya.

Semula pimpinan rapat Paripurna DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi memberi usulan agar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu  tidak melantik pejabat atau kepala perangkat daerah menjelang pensiun pada 16 Oktober 2022.

Baca juga
Ungkap Demokratisnya Gubernur Anies, BPS Bakal Kena Nyinyiran Kadrun Atau Taliban

“Kami mengusulkan agar Gubernur DKI tidak melakukan pelantikan kepada pejabat tinggi pratama pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta supaya tidak bertentangan terhadap aturan yang berlaku,” kata Prasetyo Edi Marsudi sekaligus anggota fraksi PDI Perjuangan dalam rapat.

Alasannya, lanjut dia, untuk menjaga stabilitas sosial politik birokrasi yang sehat dalam memperlancar program pembangunan dan pelayanan publik di DKI.

Tinggalkan Komentar