Libur Nataru, Boleh Bepergian yang Penting Prokes Ketat

Menhub - inilah.com
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (foto istimewa)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan tidak ada penyekatan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), sehingga tak ada larangan untuk bepergian kecuali menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.

“Kebijakannya adalah pengetatan prokes bukan penyekatan,” ujarnya.

Menurutnya kebijakan itu dibuat atas pertimbangan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Aturan tersebut dituangkan secara lengkap dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 66 tahun 2021 berlaku selama libur Nataru pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022.

Dalam aturan tersebut disebutkan gubernur, bupati/wali kota diinstruksikan untuk melakukan pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk pekerja migran sebagai antisipasi tradisi mudik Natal dan Tahun Baru 2022 serta mengoptimalkan aplikasi PeduliLindungi.

Berikut aturan lengkap Inmendagri Nomor 66 tahun 2021 tersebut:

1. Percepatan Vaksinasi
Gubernur dan bupati/wali kota diinstruksikan untuk melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing. Untuk target pertama, mencapai target 70 persen dan dosis kedua mencapai target 48,57 persen dari total sasaran, terutama vaksinasi bagi lansia hingga akhir Desember 2021.

Tak hanya itu, vaksinasi untuk anak juga akan segera dilakukan. Gubernur dan bupati/wali kota diinstruksikan untuk memulai vaksinasi anak usia 6 tahun sampai dengan 11 tahun. Ketentuannya, telah mencapai target minimal 70 persen dosis pertama total sasaran dan target minimal 60 persen dosis pertama lansia sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca juga  BSSN: Data Pasien COVID-19 Diperjualbelikan di Dark Web

2. Pengetatan Perjalanan
Ketentuan lainnya, gubernur dan bupati/wali kota diinstruksikan untuk melakukan pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru). Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan keluar daerah harus mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Selain itu, harus memenuhi persyaratan perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum yaitu:
– Wajib 2 kali vaksin dan melakukan rapid test antigen 1 x 24 jam
– Untuk orang yang belum divaksin dan orang yang tidak bisa divaksin dengan alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh.

Syarat perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum secara teknis diatur lebih lanjut oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nasional. Jika ada pelaku perjalanan yang ditemukan positif Covid-19, maka harus melakukan isolasi mandiri atau isolasi pada tempat yang telah disiapkan pemerintah untuk mencegah adanya penularan. Waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta melakukan tracing dan karantina kontak erat.

3. Pengetatan di Tempat Kerumunan
Gubernur dan bupati/wali kota juga diinstruksikan untuk memperbanyak dan memaksimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada tempat kegiatan publik seperti fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah.

Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan juga dilakukan di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan. Tempat-tempat itu di antaranya:
– Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021
– Tempat perbelanjaan
– Tempat wisata lokal.

Baca juga  Kominfo: Siaran Migrasi TV Digital Resmi Diundur

Kegiatan masyarakat pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 dibatasi termasuk:
– Kegiatan seni budaya dan olahraga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan Covid-19. Kegiatan ini dilakukan tanpa penonton.
– Kegiatan yang bukan perayaan Natal dan Tahun Baru dan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri tidak lebih dari 50 orang.

Pembatasan lainnya berupa penutupan semua alun-alun pada 31 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022. Sementara itu, untuk aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian dilakukan rekayasa dan antisipasi agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang serta pembeli.

4. Pelaksanaan Natal
Khusus untuk pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 diatur lebih lanjut oleh Kementerian Agama.

5. Libur Sekolah
Untuk pelaksanaan pembagian rapot semester I dan libur sekolah diatur lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

6. Perayaan Tahun Baru
Khusus untuk pelaksanaan perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan masing-masing/bersama keluarga. Masyarakat diminta menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing- masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan.

Terkait pawai, pemerintah melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pesta secara terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Baca juga  Gempa di Keerom-Papua Tak Berpotensi Tsunami

Saat akan masuk dan keluar mal/pusat perbelanjaan, menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk. Event perayaan Nataru di pusat perbelanjaan dan mal ditiadakan, kecuali pameran UMKM.

Jam operasional pusat perbelanjaan dan mal yang semula 10.00-21.00 waktu setempat diperpanjang menjadi 09.00-22.00 waktu setempat.

Hal itu untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 75 persen dari kapasitas total pusat perbelanjaan dan mal serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Sementara itu, kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/mal dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 75 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

7. Pengaturan Tempat Wisata
Tempat wisata tetap dibuka, tetapi dengan pengetatan dan pengawasan pemerintah daerah. Pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan pada objek wisata khususnya untuk daerah-daerah sebagai destinasi pariwisata favorit yakni Bali, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Medan, dan lain-lain.

Pemerintah daerah juga mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan di setiap kabupaten/kota agar memiliki protokol kesehatan yang baik. Selain itu, menerapkan pengaturan ganjil-genap untuk mengatur kunjungan ke tempat-tempat wisata prioritas.

Terkait kapasitas, pemerintah membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75 persen dari kapasitas total. Pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup dilarang walaupun di tempat wisata. Kegiatan seni budaya yang menimbulkan kerumunan juga dibatasi.

Tinggalkan Komentar