Luhut Lagi Jabat Lagi, Pengamat: Seolah-olah Negara ini Punya Jokowi dan Luhut

Luhut Lagi Jabat Lagi, Pengamat: Seolah-olah Negara ini Punya Jokowi dan Luhut - inilah.com
Presiden Jokowi dan Menko Luhut Binsar Pandjaitan

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapat jabatan baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Hal ini semakin menambah panjang daftar jabatan Luhut di pemerintahan hingga muncul anggapan Luhut-lah satu-satunya menteri terbaik Presiden Jokowi dalam segala urusan.”Mungkin dia yang sedang dipercaya Jokowi. Atau bisa juga Jokowi tak percaya pada menteri-menteri lain, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin kepada Inilah.com, Sabtu (9/10/2021) malam.

Sebelumnya, Luhut juga dipercaya Jokowi untuk menurunkan kasus Covid-19 di 8 Provinsi. Tak sampai di situ, Luhut juga ditunjuk menjadi Koordinator PPKM Jawa-Bali, Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, hingga Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Baca juga  Posisi Luhut-Erick Thohir Aman, Mahfud-Muhadjir Rawan Digeser

“Atau Jokowi juga tak melihat banyak anak-anak bangsa lain yang hebat dan mampu, sehingga Luhut lagi yang dipercaya. Sehingga hampir semua urusan banyak serahkan padanya,” ungkapnya.

Padahal Ujang menilai, Luhut lagi Luhut Lagi (4L) untuk sejumlah jabatan yang sebenarnya ada orang lain yang kompeten bisa menimbulkan sentimen negatif tidak hanya ditengah masyarakat.”Seolah-olah negara ini punya Jokowi dan Luhut. Padahal banyak orang hebat di republik ini,” tandasnya.

Tugas Presiden Jokowi kepada Menko Luhut ini tertuang dalam Peraturan
Presiden (Perpres) 93/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta
Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Ditegaskan dalam Pasal 3A ayat 1 bahwa
Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung dipimpin oleh Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan beranggotakan Menteri
Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan.

Baca juga  Ini Potret Romantis Eva Celia Dilamar Demas Narawangsa

Tugas
komite ini adalah menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu
diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal
terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek
kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

Tinggalkan Komentar