Selasa, 27 September 2022
01 Rabi'ul Awwal 1444

Mahalnya Stabilisasi Harga Barang, Sri Mulyani Khawatir Anggaran Jebol Tahun Depan

Senin, 08 Agu 2022 - 22:16 WIB
Stabilisasi Harga, Sri Mulyani Khawatir Anggaran Jebol Tahun Depan
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (JPNN).

Tahun ini, pemerintah menanggung bengkaknya subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp502 triliun. Tahun depan diprediksi masih tinggi, membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani ketar-ketir. Semuanya demi menjaga harga barang tetap stabil.

Ternyata benar, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kegundahan, Tahun depan, pemerintah masih akan memberikan subsidi dan kompensasi yang angkanya super jumbo. Semuanya untuk stabilisasi harga barang di masyarakat.

“Subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp502 triliun, tahun depan juga masih akan sangat besar yang nanti angka finalnya akan disampaikan oleh Bapak Presiden,” kata Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/8/2022).

Rincian belanja anggaran untuk tahun fiskal 2023, akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 16 Agustus 2023.

Baca juga
Pajak Global Raib Rp3,360 Triliun Karena Ekonomi Digital, Sri Mulyani Bakalan Mumet

Sri Mulyani mengatakan, tahun depan, pemerintah masih akan berupaya untuk menstabilisasi harga barang di pasar, terutama yang terdampak ketidakpastian ekonomi global, meskipun harus dikompensasi dengan belanja subsidi yang melonjak.

“Artinya tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi subsidi yang meningkat,” ujarnya.

Dalam penyusunan RAPBN 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada para menteri agar RAPBN 2023 memiliki fleksibilitas untuk mengelola gejolak ekonomi yang sedang terjadi, atau menjadikannya sebagai instrumen shock absorber. Dan, RAPBN 2023 juga harus berfungsi sebagai instrumen fiskal yang kredibel dan berkelanjutan, alias sehat.

Baca juga
Ditemani Sri Mulyani dan Suryo Utomo, Jokowi: Lapor SPT 2021 Pakai E-Filling Ternyata Mudah

Dia mengatakan, Presiden Jokowi meminta, agar defisit APBN 2023 harus berada di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam sidang kabinet paripurna pada Senin (8/8/2022), pemerintah menetapkan prioritas belanja pada 2023. Diantaranya, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dan anggaran penyelenggaraan Pemilu.

“Untuk belanja Kementerian/Lembaga yang mencapai Rp993 triliun tahun depan akan difokuskan kepada berbagai fokus program nasional seperti untuk SDM kemudian belanja infrastruktur yang masih menjadi prioritas nasional. Instruksi Presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024 dan untuk mendukung tahapan Pemilu,” urai Sri Mulyani.

Tinggalkan Komentar