Mahfud MD: Pinjol Ilegal Tidak Penuhi Syarat Perdata

Mahfud MD: Pinjol Ilegal Tidak Penuhi Syarat Perdata - inilah.com
(ist)

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pinjaman online (pinjol) ilegal tidak memenuhi syarat hukum perdata sebagai lembaga usaha yang diakui oleh negara.

“Secara perdata kami menganggap itu tidak memenuhi syarat. Terutama syarat subjektifnya karena ada sebagian hal-hal dan kemudian yang kedua secara pidana sudah ada alternatif seperti yang kami kemukakan,” kata Mahfud dalam konferensi pers bersama Bareskrim Polri dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara daring, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (22/10/2021).
 
Bahkan, menurut Mahfud, para pemilik pinjaman online ilegal bisa dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pornografi, seperti menyebarkan foto-foto di media sosial.

Baca juga  Sekolah Tatap Muka Diharap Bentuk Satgas Covid-19

“Ada pasal 27 pasal 29 pasal 32. Nah pasal 27 itu misalnya penyebaran foto tidak senonoh atau foto porno yang disebar untuk mengancam orang untuk malu dan banyak kasus ini. Nanti semuanya akan ditindaklanjuti,” jelasnya.

Baca juga: Polisi Sudah Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan, penindakan hukum terhadap pinjol ilegal telah sesuai aturan hukum yang berlaku.
 
“Alasan-alasan hukum sudah kita rumuskan dan sudah kita sudah tetapkan. Nanti biar perdebatannya di dalam proses hukum karena tentu ada setuju dan tidak. Tetapi pemerintah ingin hadir menyelamatkan rakyat dari tindakan pemerasan maupun pengancaman,” ujar Mahfud.

Baca juga  Polda Metro Jaya Perluas Sistem Ganjil-Genap Jakarta Jadi 13 Kawasan

Oleh karena itu, pemerintah telah bersungguh-sungguh akan terus menindaklanjuti dan menindak tegas pinjol ilegal di Indonesia.
 
“Pemerintah ingin hadir menyelamatkan rakyat dari tindakan pemerasan maupun ancaman,” katanya.

Baca juga: LPSK Siap Beri Perlindungan kepada Saksi dan Korban Pinjol Ilegal

Mahfud pun meminta masyarakat yang menjadi korban pinjol ilegal agar melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian bila mendapatkan ancaman dan teror dari pinjol ilegal.
 
“Para korban supaya berani melapor ke polisi. Polisi akan memberikan perlindungan kalaupun nanti terkait dengan perlindungan yang lebih spesifik bisa dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang semuanya itu disediakan sebagai instrumen Undang-Undang,” ujarnya.

Baca juga  Kejahatan Pinjol Tercatat 370 Kasus

Tinggalkan Komentar