Mahfud MD: Sudah Terjerat Pinjol Ilegal, Jangan Bayar Lagi

Mahfud MD: Sudah Terjerat Pinjol Ilegal, Jangan Bayar Lagi - inilah.com

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bisnis pinjaman online (pinjol) ilegal bisa diseret ke ranah hukum karena tidak memiliki legalitas dalam menjalan bisnis operasinya.

Sehingga bagi masyarakat yang sudah terlanjur melakukan pinjaman online ke perusahaan ilegal itu diimbau untuk tidak melakukan pembayaran lagi.

“Nah ini kami umumkan kepada masyarakat bahwa dari aspek hukum perdata kita bersikap pinjaman online, pinjol ilegal itu ya ilegal, namanya juga ilegal tapi bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga bisa dinyatakan batal atau dibatalkan. Oleh sebab itu, imbauan atau statement resmi dari pemerintah yang dihadiri oleh OJK dan BI, hentikan, hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini,” kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Kemenko Polhukam RI, Selasa (19/10/2021).

Baca juga  Ini Kata Mahfud MD Soal Perusakan Masjid Ahmadiyah

Dia menjelaskan bisnis pinjol ilegal tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif maupun subjektif seperti yang diatur dalam hukum perdata. Bahkan pelaku bisnis pinjol ilegal bisa ditindak secara hukum karena melanggar beberapa pasal dalam undang-undang.

“Kita juga tadi menyinggung kemungkinan penggunaan Pasal 368 KUHP, yaitu pemerasan. Pemerasan, ini hukum pidananya. Lalu juga ada Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan yang bisa dipakai, kemudian undang-undang perlindungan konsumen, Undang-Undang ITE Pasal 29 dan Pasal 32 ayat 2 dan ayat 3,” jelas Mahfud.

Dia mengaku saat ini masih banyak masyarakat yang sudah terlanjut terjerat dalam bisnis pinjol ilegal. Bahkan banyak kasus-kasus tragis yang dilatarbelakangi karena terjerat bunga yang besar dalam pinjol ilegal.

Baca juga  Foto: Potret Bareskrim Polri Rilis Pengungkapan Jaringan Ganja Aceh-Medan-Jakarta dengan Barang Bukti Ganja Sebanyak 244,4 Kilogram

Mahfud meminta masyarakat yang menjadi korban bisnis pinjol untuk segera menghentikan proses pembayarannya.

“Kepada mereka yang sudah telanjur menjadi korban, jangan membayar, jangan membayar. Kalau karena tidak membayar lalu diteror, lapor ke kantor polisi terdekat,” ujar Mahfud.

Pemerintah, kata Mahfud, akan berupaya melindungi masyarakat yang terjerat pinjol ilegal.

“Bareskrim Polri akan memasifikasi gerakannya sehingga nanti di berbagai tempat kalau ada orang yang tetap dipaksa untuk membayar jangan bayar, karena itu ilegal,” tuturnya.

Tinggalkan Komentar