Jumat, 19 Agustus 2022
21 Muharram 1444

Mahfud Ungkap Proyek Satelit Era Ryamizard Rugikan Negara Rp800 Miliar

Kamis, 13 Jan 2022 - 20:10 WIB
Mahfud Ungkap Proyek Satelit Era Ryamizard Rugikan Negara Rp800 M

Proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) di era Ryamizard Ryacudu diduga melanggar hukum dan merugikan negara Rp800 miliar. Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta dibongkar.

“Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk meneruskan dan menuntaskan kasus ini,” kata Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/1/2022) yang ditayangkan di Youtube Kemenko Polhukam.

Mahfud menjelaskan, pemerintah sudah mengadakan rapat beberapa kali untuk membahas masalah ini. Bahkan, Mahfud telah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Sekedar informasi, proyek satelit Kemhan yang bermasalah ini, terjadi pada 2015. kala itu, Kemhan dipimpin Ryamizard Ryacudu. Proyek ini berkaitan dengan pengelolaan satelit untuk slot orbit 123 derajat Bujur Timur.

Dia menjelaskan, pada 19 Januari 2015, Satelit Garuda-1 keluar orbit dari slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT). Sehingga terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia.

Baca juga
Didakwa Korupsi Rp121 Miliar, Kuasa Hukum Eks Dirut Perindo Sebut Dakwaan Salah Sasaran

Berdasarkan peraturan International Telecommunication Union (ITU), negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali slot orbit. Apabila tidak dipenuhi, hak pengelolaan slot orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain.

Untuk mengisi kekosongan pengelolaan slot orbit 123 derajat BT itu, kata Mahfud, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memenuhi permintaan Kemhan untuk mendapatkan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat BT guna membangun satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan).

Selanjutnya, Kemhan membuat kontrak sewa Satelit Artemis yang merupakan floater (satelit sementara pengisi orbit), milik Avanti Communication Limited (Avanti), pada tanggal 6 Desember 2015, meskipun persetujuan penggunaan slot orbit 123 derajat BT dari Kominfo baru diterbitkan tanggal 29 Januari 2016.

Namun, pihak Kemhan pada 25 Juni 2018 mengembalikan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat BT kepada Kominfo. Pada 10 Desember 2018, Kominfo mengeluarkan keputusan tentang Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia pada Orbit 123 Derajat untuk Filing Satelit Garuda-2 dan Nusantara-A1-A kepada PT Dini Nusa Kusuma (PT DNK). Namun PT DNK tidak mampu menyelesaikan permasalahan residu Kemhan dalam pengadaan Satkomhan.

Baca juga
KPK Langsung Tahan Azis Syamsuddin

Pada saat melakukan kontrak dengan Avanti pada 2015, Kemhan belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut. “Kontrak-kontrak itu dilakukan untuk membuat satelit komunikasi pertahanan dengan nilai yang sangat besar padahal anggarannya belum ada,” kata Mahfud.

Untuk membangun Satkomhan, Kemhan juga menandatangani kontrak dengan Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat dalam kurun waktu tahun 2015-2016, yang anggarannya dalam tahun 2015 juga belum tersedia.

Sedangkan pada tahun 2016, anggaran telah tersedia namun dilakukan self blocking oleh Kemhan. Kemudian, Avanti menggugat di London Court of Internasional Arbitration, lantaran Kemhan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani.

“Pada tanggal 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara telah mengeluarkan pembayaran untuk sewa Satelit Artemis, biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filing satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar,” jelas Mahfud.

Pemerintah juga baru saja menerima putusan dari Arbitrase Singapura terkait gugatan Navayo. Putusan itu menyatakan bahwa pemerintah diharuskan membayar US$20,9 juta.  “Yang 20 juta dolar Amerika ini nilainya mencapai Rp304 miliar,” jelasnya, seperti dilansir Antara.

Baca juga
Foto: OTT Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai Rp786 Juta

Mahfud pun memperkirakan angka kerugian ini akan bertambah besar karena masih ada perusahaan lain yang meneken kontrak dengan Kemhan dan belum mengajukan gugatan.

“Selain sudah kita dijatuhi putusan arbitrase di London dan Singapura tadi, negara juga berpotensi ditagih lagi oleh AirBus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat. Jadi banyak sekali nih beban kita kalau ini tidak segera diselesaikan,” tegas Mahfud yang pernah menjabat Menhan di era Presiden Abdurrahman Wahid itu.

 

Tinggalkan Komentar