Sabtu, 21 Mei 2022
20 Syawal 1443

MAKI Harap Aksi Nyata Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

MAKI Ekstradisi

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menantikan realisasi penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Singapura dengan aksi nyata pemulangan buronan yang melarikan diri ke Negeri Singa tersebut.

“Saya meminta perjanjian ekstradisi ini tidak hanya ada di atas kertas, tidak hanya hitam di atas putih, yang kemudian tidak direalisasi tidak ada pelaksanaan. Untuk itu saya meminta proyek percontohan untuk tahun ini, bahwa ada pemulangan orang-orang yang buron di Singapura ke Indonesia,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (25/1/2022).

Menurut Boyamin, ada beberapa nama buronan tindak pidana dari Indonesia yang melarikan diri ke Singapura, seperti salah satunya Paulus Tanos dalam kasus KTP elektronik. Begitu pula sebaliknya.

Baca juga
Lisa Blackpink Positif COVID, Member Lain Bagaimana?

“Ke depan makin banyak orang-orang yang bisa dipulangkan ke Indonesia maupun dipulangkan ke Singapura kalau dia melarikan diri dari negaranya,” tuturnya.

MAKI, kata Boyamin, mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Pemerintah Indonesia dan Singapura yang telah bersedia menandatangani perjanjian ekstradisi antar-kedua negara, khususnya dalam kerja sama pemulangan kembali pelaku-pelaku tindak pidana korupsi.

“Sudah cukup lama menantikan ini, dan saya yakin Pemerintah Indonesia berjuang sangat keras sampai pada titik-titik tertentu mungkin ada deal-deal tertentu. Tapi saya anggap halal aja kalau ada deal tertentu pun, yang penting ini sudah tercapai perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura,” ujarnya.

Baca juga
Ratusan Warga Indonesia Laksanakan Salat Id di KBRI Bandar Seri Begawan

MAKI pun mengapresiasi Pemerintah Singapura yang akhirnya bersedia menandatangani perjanjian tersebut sebagai wujud bertetangga yang baik untuk saling meningkatkan rasa keadilan masyarakat dan juga rasa kesejahteraan.

“Karena ke depannya pasti kejahatan-kejahatan ekonomi ini akan mendominasi karena semakin majunya elektronik, sistem teknologi informasi dan sebagainya,” ucap Boyamin.

Ia menyebutkan, masing-masing negara membutuhkan perjanjian ekstradisi tersebut untuk mencegah dan memberantas tindak pidana ekonomi khususnya korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Bila tidak, akan saling merugikan nantinya.

“Sehingga Singapura saya kira ujungnya membutuhkan perjanjian ekstradisi ini. Kalau dulu-dulu masih enggan karena mungkin barangkali ada kepentingan ekonomi, tapi ke depan kepentingan ekonomi akan terganggu kalau tidak ada perjanjian ekstradisi,” kata Boyamin.

Baca juga
Soal Latar Belakang Pendidikan, Menkopolhukam Diminta Turun Tangan

Ia menilai, tercapainya penandatanganan perjanjian ekstradisi ini selain kerja keras Pemerintah Indonesia, juga Singapura sudah merasa membutuhkan perjanjian tersebut.

Perjanjian ekstradisi ini tidak hanya dibutuhkan dalam memberantas kejahatan ekonomi saja, tetapi juga untuk terorisme dan kejahatan extra ordinary crime seperti narkoba.

“Saya minta Singapura ada kemauan baik memberikan satu orang atau dua orang untuk dipulangkan ke Indonesia dari buron-buron yang ada, sehingga kita menganggap bisa menilai bahwa keseriusan Singapura,” ujar Boyamin.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menandatangani perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura guna mencegah praktik korupsi lintas batas negara.

Tinggalkan Komentar