Selasa, 21 Maret 2023
29 Sya'aban 1444

Malaysia Sambut Adopsi Resolusi PBB untuk Situasi Myanmar

Kamis, 22 Des 2022 - 13:39 WIB
Malaysia Pbb Myanmar
Para pengunjuk rasa menyerukan pembebasan pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi yang ditahan dalam sebuah demonstrasi di Yangon, Februari 2021. (foto: AFP)

Malaysia menyambut adopsi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang resolusi tentang situasi di Myanmar.

Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam pernyataan pers yang dikeluarkan di Putrajaya, Kamis, (22/12/2022), menyebutkan Malaysia sebelumnya telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk memenuhi tanggung jawab piagam yang diamanatkan.

“Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut penting dalam mendukung peran sentral ASEAN bagi menemukan solusi damai untuk situasi di Myanmar,” kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia.

Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa Dewan Keamanan PBB perlu mendorong komunitas internasional untuk mendukung mekanisme dan proses kepemimpinan ASEAN dalam hal tersebut, termasuk implementasi konsensus lima poin ASEAN.

Baca juga
Raja Malaysia Masih Belum Bisa Putuskan PM Baru

Malaysia akan bekerja erat dalam ASEAN dan dengan mitra eksternal mereka untuk memastikan kemajuan dalam upaya tersebut demi kepentingan rakyat Myanmar, demikian isi pernyataan tersebut.

Dewan Keamanan PBB pada Rabu (21/12/2022), mendesak junta militer Myanmar untuk membebaskan mantan pemimpin negara itu Aung San Suu Kyi dalam resolusi pertama mengenai situasi di Myanmar yang diadopsi sejak kudeta terjadi di sana pada Februari 2021.

Resolusi tersebut menyatakan ‘keprihatinan yang mendalam atas keadaan darurat yang sedang berlangsung yang diberlakukan oleh kelompok militer di Myanmar’.

Resolusi itu diadopsi dengan dukungan 12 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, di mana Rusia, China dan India abstain dalam pemungutan suara.

Baca juga
Buru Pemberontak, Junta Myanmar Gempur Wilayah Perbatasan India

Resolusi itu juga menuntut ‘segera diakhiri segala bentuk kekerasan’ di seluruh Myanmar.

Dewan Keamanan PBB dalam resolusinya pun meminta junta militer ‘untuk segera membebaskan semua tahanan yang ditahan secara sewenang-wenang’, termasuk Suu Kyi, yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat negara dan menteri luar negeri Myanmar.

Tinggalkan Komentar