Sabtu, 21 Mei 2022
20 Syawal 1443

Massa Buruh Lanjutkan Aksi di GBK

Img 5672 - inilah.com
Massa buruh saat hendak melanjutkan aksi ke Gelora Bung Karno dari kawasan depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Sabtu (14/5/2022).Foto: Inilah.com/Harris Muda

Massa dari Partai Buruh bersama Gerakan Buruh Indonesia meninggalkan gedung DPR/MPR RI untuk melanjutkan aksi di Gelora Bung Karno (GBK).

Dari pantauan Inilah.com Sabtu siang (14/5/2022), ribuan massa berbondong-bondong menuju GBK setelah sekitar satu jam menyampaikan orasi di depan gedung DPR.

Mereka kembali akan melakukan aksi bertajuk May Day Fiesta di kompleks Gelora Bung Karno pada pukul 13.00 hingga 17.30 WIB.

Sementara dalam gelaran aksi di gedung DPR RI, massa mayoritas anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyuarakan 18 tuntutan.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyebut, tuntutan utama menyangkut penolakan Omnibus Law.

Baca juga
Johnson & Johnson Klaim Dosis Booster Vaksin Mereka Tingkatkan Imun Hingga 94 Persen

“Pokok pangkal yang paling utama isu tentang menolak Omnibus Law, kami meminta setelah anggota DPR masuk kembali setelah reses, jangan mengesahkan, kami ulangi, jangan mengesahkan revisi undang-undang pembentukan perundang-undangan atau P3,” kata Said Iqbal.

Sementara 18 tuntutan yang Partai Buruh terangkum sebagai berikut:

1. Tolak Omnibus law UU Cipta Kerja
2. Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll), BBM, dan gas
3. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB
4. Tolak upah murah
5. Hapus outsourcing
6. Tolak kenaikan pajak PPn
7. Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran
8. Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan
9. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria
10. Stop kriminalisasi petani
11. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis
12. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS
13. Pemberdayaan sektor informal
14. Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja
15. Driver Ojol adalah pekerja, bukan mitra kerja yang tidak jelas hubungan kerjanya
16. Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang
17. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih) dan
18. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya. [yud]

Baca juga
Kawasan Gedung DPR Mulai Didatangi Massa Aksi 114

 

Tinggalkan Komentar