Megawati Jadi Ketua Dewan Pembina BRIN, Malapetaka Riset dan Inovasi Indonesia

Megawati Jadi Ketua Dewan Pembina BRIN, Malapetaka Riset dan Inovasi Indonesia - inilah.com
Presiden Joko Widodo Melantik Dewan Pembina BRIN

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menilai pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bisa membahayakan dunia riset dan inovasi.

“Kekacauan yang diakibatkan BRIN merupakan malapetaka riset dan inovasi Indonesia bertahun-tahun, sekarang dan ke depan,” ujar Azyumardi kepada Inilah.com, Jumat (15/10/2021).

Semestinya, ketua dan anggota Dewan Pengarah BRIN diisi ilmuwan atau peneliti terkemuka berkaliber internasional. Azyumardi khawatir, BRIN akan jadi alat politik hingga kehilangan kepercayaan publik.”Tidak pada tempatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN (dijabat) ketua umum partai politik yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi. Boleh jadi BRIN menjadi alat politik,” ungkapnya.

Dia menyarankan Presiden Joko Widodo belajar dari pengalaman ketika menunjuk Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).”Akibatnya BPIP menjadi partisan dan kehilangan trust publik. BRIN juga bakal bernasib sama seperti BPIP,” tegas Cendikiawan Muslim tersebut.

Dengan diisi ketua parpol sebagai ketua dewan pembina, Azyumardi ragu BRIN akan mampu bersaing dibidang riset dan teknologi. Terlebih melihat lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang memiliki tugas dan fungsi riset sudah dilebur menjadi organisasi riset yang semuanya dipimpin oleh pelaksana tugas saja.

Sebelumnya, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko berharap kehadiran Dewan Pengarah BRIN dengan anggotanya yang memiliki latar belakang beragam memperkuat riset dan inovasi di Tanah Air.”Atas nama keluarga besar BRIN, kami menyambut hangat kehadiran Dewan Pengarah,” kata Kepala BRIN Handoko, Rabu (13/10/2021).

Baca juga  Menangis Ingat Jokowi, Megawati: Ini Cobaan

Handoko mengatakan pihaknya mengharapkan dukungan teknokratis dan politis dari dewan pengarah yang baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi. Dijelaskannya, kinerja riset itu sangat tergantung manajemen dan eksekusi. Untuk sisi eksekusi, Laksana Tri Handoko sebagai kepala BRIN, terus bekerja memastikan suksesnya pekerjaan itu.”Sebaliknya yang kita perlukan setelah itu adalah dukungan teknokratis dan politis. Itu fungsi dewan pengarah,” ungkapnya.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dibentuk beradasarkan Perpres No 33 tahun 2021 adalah lembaga otonom yang langsung di bawah Presiden sebagai penggabungan dari empat lembaga riset yaitu Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI),  Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Penjelasan mengenai tugas dewan pengarah BRIN tertuang dalam pasal 6 Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Kepala BRIN dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi. Selain itu penyelenggaraaan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Susunan keanggotaan Dewan Pengarah BRIN terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.

Ketua Dewan Pengarah secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila. Kemudian Ketua Dewan Pengarah memiliki kewenangan untuk memberikan arahan, masukan, evaluasi, persetujuan atau rekomendasi kebijakan dan dalam keadaan tertentu dapat membentuk Satuan Tugas Khusus untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Pelaksana. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua Dewan Pengarah dibantu oleh Staf Khusus yang bersifat ex-officio dan tidak bersifat ex-officio yang berjumlah paling banyak empat orang.

Baca juga  Wapres Ma'ruf: Jangan Terjebak Kekuasaan, Utamakan Akidah dan Penguatan Ekonomi Umat

Diketahui, jabatan Dewan Pengarah pada BRIN pertama kali muncul pada Perpres Nomor 33 Tahun 2021 yang diteken Jokowi pada 28 April 2021. Pada Perpres tentang BRIN yang pertama kali diundangkan, yaitu Perpres Nomor 74 Tahun 2019, susunan organisasi BRIN hanya terdiri dari Kepala BRIN, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, serta Deputi Bidang Penguatan Inovasi. Jokowi kemudian mengundangkan Perpres baru tentang BRIN, tepatnya Perpres Nomor 33 Tahun 2021. Pada Pasal 5 Perpres tersebut terdapat pembaruan struktur organisasi BRIN, yakni Dewan Pengarah dan Dewan Pelaksana. Namun belum dicantumkan kewenangan Dewan Pengarah.

Dalam Pasal 7 Perpres itu disebutkan pula bahwa Ketua Dewan Pengarah BRIN berasal dari unsur Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang mana Megawati adalah Ketua Dewan Pengarah BPIP. Jokowi lalu mengundangkan Perpres baru tentang BRIN, yakni Perpres Nomor 78 Tahun 2021, yang ia teken pada 24 Agustus 2021. Perpres itu mencantumkan kewenangan Ketua Dewan Pengarah BRIN. Diterbitkannya Perpres tersebut menimbang bahwa Perpres Nomor 33 Tahun 2021 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan dan kebutuhan riset dan inovasi nasional yang mendasarkan pada haluan ideologi Pancasila, sehingga perlu diganti.

Baca juga  Kebiasaan Kapolda Menghadap Ormas Buat Jokowi 'Marah'

Digaji Berapa?
Sebelum menjabat Ketua Dewan Pembina BRIN, Presiden RI ke-5 itu juga dilantik Presiden Jokowi sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun 2018 sesuai Perpres Nomor 42/2018.

Di BPIP, Megawati mendapat hak keuangan Rp112.548.000. Sementara untuk jabatan Ketua Dewan Pembina BRIN, belum ada informasi soal pendapatan putri Proklamator Soekarno itu.

Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terbarunya, Megawati punya harta total Rp214,6 miliar. Megawati Tercatat memiliki 29 bidang tanah dan bangunan senilai Rp201,456 miliar. Tanah dan bangunan itu tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Pandeglang, Tangerang, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Bandung, Cianjur, dan Bogor.

Dia juga tercatat memiliki 15 kendaraan senilai Rp3,701 miliar. Kendaraan Megawati terdiri dari Mobil Volvo Sedan; Honda Astrea; Mobil VW Sedan; Mobil Toyota Crown Sedan; Mobil Nissan Truck, dan Mobil Suzuki Katana.

Megawati juga memiliki Mobil Toyota Kijang; Motor Honda Astrea Grand; Mobil Mitshubishi Grandis; Mobil Audi Sedan; Mobil Range Rover Jeep; Mobil Mercedes Benz Sedan; Mobil BMW Sedan; Mobil Land Rover Minibus; dan Mobil Mitshubishi Eclipse Cross. Ibu dari Puan Maharani ini juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp1,908 miliar. Dia juga tercatat memiliki surat berharga senilai Rp581,500 juta.

Mega juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp6,967 miliar. Megawati tidak tercatat memiliki utang.

Tinggalkan Komentar