Rabu, 30 November 2022
06 Jumadil Awwal 1444

Mengapa Rezim Jokowi Ingin Anies Baswedan Masuk Penjara?

Minggu, 02 Okt 2022 - 07:45 WIB
Penulis : Wiguna Taher
Editor : Ibnu Naufal
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Istimewa)
Anies Baswedan. (Foto: Istimewa)

Memenjarakan Anies adalah salah satu jalan untuk menjegal Anies mengikuti pilpres 2024.  Memilih jalur demokrasi adalah jalan damai bagi sharing tanggung jawab mengurus bangsa ini. Namun, memenjarakan Anies atas dasar haus kekuasaan, merupakan bentuk kekerasan yang akan selalu dikenang sebagai jalan yang keliru. Risiko atau ancaman ekonomi politik ke depan terlalu besar untuk dihadapi rezim Jokowi sendiri. 

 

Oleh: Dr Syahganda Nainggolan (Sabang Merauke Circle)

 

Isu memenjarakan Anies Baswedan sangat kencang setelah berbagai media memberitakan video yang diunggah Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief.  Dalam video tersebut Andi Arief menyebut hanya ada dua pasang calon presiden yang akan bertarung di Pemilu 2024.  Selain itu, Andi Arief juga menyatakan Anies Baswedan tidak akan maju ke Pemilihan Presiden 2024 karena akan dijegal dan masuk penjara.

Belakangan Andi Arief mengklarifikasi bahwa video tersebut dibuat untuk internal bukan untuk disebarluaskan. “Sehubungan dengan beredarnya video wawancara saya, mohon untuk tidak dikutip. Pertama, itu buat internal. Kedua, ada beberapa bagian yang dipotong dan bisa membuat salah paham,” cuit Andi Arief di akun twitter miliknya @Andiarief,  Senin (26/9/2022).

Meski Andi Arief mengklarifikasi video itu hanya untuk kalangan internal, tapi Andi belum mengklarifikasi tentang isinya. Selain itu, pernyataan Andi sepertinya memperkuat pernyataan SBY sebelumnya, bahwa dia akan turun gunung meluruskan arah demokrasi karena adanya keinginan kekuasaan merekayasa pemilu hanya diikuti dua calon presiden saja.

Publik awalnya menganggap sepele realitas politik yang disampaikan Andi Arief dan SBY. Publik melihat apa yang dilakukan SBY sebatas upaya mengamankan anaknya AHY untuk bisa menjadi Cawapres Anies Baswedan, ketimbang urusan bangsa.

Namun, kita kembali dikejutkan oleh berita Koran Tempo, (1/10/2022), yang memberitakan upaya ketua KPK Firli Bahuri untuk memenjarakan Anies Baswedan. Dalam berita yang viral di media sosial, Tempo menulis judul “Manuver Firli Menjegal Anies”, yang memuat antara lain, Ketua KPK Firli Bahuri ditenggarai terus menerus mendesak satuan tugas pengusut kasus Formula E untuk menetapkan Anies sebagai tersangka.

Namun, tim pengusut kesulitan menemukan bukti permulaan. Tempo yang terkenal dengan kemampuan investigasi, menguraikan bahwa Firli berusaha keras menjadikan Anies tersangka sebelum Anies ditetapkan sebagai Capres oleh beberapa partai yang akan mendukungnya.

Intervensi Firli ini juga dengan mencari berbagai ahli, seperti ahli hukum pidana Profesor Romli Atma Sasmita, untuk dirayu memberikan pandangan hukum bahwa Anies bisa jadi tersangka – dalam berita ini Romli menolak.

Alhasil kita melihat rangkaian co-existensi pernyataan SBY dan Andi Arief dengan berita Tempo, memang ada kecenderungan penggunaan kekuasaan dalam merusak demokrasi saat ini.

Mengapa Anies Harus Dipenjarakan?

Memenjarakan Anies adalah salah satu jalan untuk menjegal Anies mengikuti pilpres 2024. Cara yang lainnya adalah mempertahankan PT (Presidential Threshold) yang tinggi (20%), menghalangi terbentuknya koalisi partai-partai yang bisa mengusung Anies dan menghancurkan potensi logistik (pengusung) Anies. Namun, cara ini kelihatannya tidak akan sukses. Sebab, koalisi pendukung Anies, yang dimotori Surya Paloh, semakin kemari semakin solid.

Baca juga
Lumat PSS Sleman, Borneo FC Tantang Arema di Final Piala Presiden

Ada tiga hal penting memotivasi penjegalan Anies. Pertama, survei-survei pilpres tentang Anies. Kedua, pandangan geostrategis Anies. Ketiga, trauma kekalahan Ahok 2017.

Soal survei-survei kita harus membagi survei yang tergolong kredibel dan propagandis. Dari semua survei dengan jenis manapun, Anies masuk dalam 3 besar. Artinya, sulit menyingkirkan Anies dari survei. Selanjutnya adalah survei kredibel. Kredibel bukan dalam pengertian research (validitas dan reliabilitas), tapi lembaga surveinya.

Yang ingin saya bahas adalah hasil survei CSIS (Center for Strategic and International Studies) terbaru. Lembaga yang didirikan oleh Orde Baru ini adalah lembaga think-tank tertua dan terbesar di Indonesia, sehingga kepentingan lembaga ini untuk mempertahankan kredibilitas cukup tinggi.

Nah, CSIS mengeluarkan survei terbaru yang mengagetkan. Jika terjadi head to head antara Anies- Ganjar maupun Anies-Prabowo, Anies menang. Anies lawan Ganjar 47,8 % : 43.9 % , Anies lawan Prabowo 48, 6 % : 42,8%, dan Ganjar lawan Prabowo, 47,25 % : 45%.

Kenapa kaget? Dari sisi metodologi, konsep survei dengan metode general to focus mulai 14 capres, pengecilan ke 7 capres, lalu ke 3 capres dan diakhiri ke head to head adalah metode reiterasi dan penegasan, di mana responden berjenjang tanpa keraguan memilih calonnya. Hasil ini sulit diragukan, karena konsistensi responden dapat menunjukkan reliabilitas alat survei tersebut.

Survei CSIS ini mengambil responden milenial dan generasi Z (umur 18-39 tahun). Jumlahnya diperkirakan 60% pemilih kita saat ini. Meskipun kita tidak bisa menarik ekstrapolasi dan membangun kesimpulan untuk seluruh populasi, namun suara milenial dan suara generasi Z ini adalah suara masa depan Indonesia.

Ini merupakan bukti pembusukan terhadap Anies selama ini, baik dengan isu hukum, identitas Arab/non-Jawa, gagal membangun Jakarta, tidak mampu menghancurkan Anies.

Alasan lain penjegalan Anies adalah pandangan geostrategis Anies. Selama ini Anies terlihat dekat dengan Barat. Berbeda dengan Jokowi yang dekat ke Beijing. Terakhir terlihat Anies menjadi tamu keluarga Lee, penguasa Singapura, selama 5 hari, beberapa minggu lalu. Menjadi tamu keluarga Lee berbeda dengan beberapa elit kita yang hanya diundang oleh Rajaratman Institute, Nangyang Technology University atau lembaga lainnya di Singapura. Diundang keluarga Lee artinya Anies tidak diragukan oleh barat dan Chinese Overseas Network.

Kedekatan Anies dengan Barat tentu mencemaskan Beijing yang selama ini berusaha mengendalikan Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Menurut Rizal Dharma Putra, pengangkatan mantan Duta Besar China di Indonesia menjadi Direktur Asia Kementerian Luar Negeri China, merupakan simbol keseriusan China untuk tetap mendominasi politik Indonesia. Artinya, kehadiran Anies menjadi sebuah kecemasan, khususnya ketika pertarungan Barat-Beijing semakin menegangkan di kawasan ini, dan laut China Selatan.

Baca juga
Di Makassar, Anies Ceritakan Pengalaman Pimpin Jakarta

Ketiga, adanya benturan identitas yang tersimbol pada Anies, sejak pertarungan Anies melawan Ahok tahun 2017 di Jakarta. Orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai bukan “identitas Anies” meyakini bahwa Anies adalah ancaman besar bagi keberlanjutan dominasi mereka dalam era kepemimpinan Jokowi

Tiga alasan penjegalan Anies di atas sebenarnya bukan problem Anies sendiri. Pertama, kemenangan seseorang dalam bingkai demokrasi adalah tanggung jawab bangsa ini secara keseluruhan. Upaya rezim Jokowi untuk merusak demokrasi dengan isu perpanjangan jabatan dan isu tiga periode semakin kemari semakin mengecil.

Terakhir upaya kelompok tersebut menjadikan Jokowi wakil presiden 2024, mungkin mendampingi Prabowo. Namun, rencana ini tidak mendapat dukungan rakyat. Jikalau demokrasi dijalankan dan Anies memenangkan pertarungan melawan Ganjar dan Prabowo, maka itulah pilihan terbaik rakyat. Tentu saja jangan sekali-kali diintervensi kekuasaan.

Soal geopolitik, Indonesia memang sampai saat ini belum melihat untungnya bersekutu dengan China. Baik dari sisi pembangunan maupun pengentasan kemiskinan. Yang berkembang selama ini malah kemiskinan dan pengangguran yang terus membesar, berkuasanya oligarki, hutang melangit, munculnya kebencian terhadap ulama, hancurnya demokrasi dan hal-hak asasi manusia serta penangkapan tokoh-tokoh oposisi (seperti pada saya, dkk) tanpa tuduhan yang jelas.

Sedangkan soal ketiga, yang menyangkut pertarungan identitas, pihak “non-Anies” harus refleksi diri. Identitas yang terafiliasi dengan Anies adalah identitas perlawanan terhadap kaum kolonial. Artinya bersifat historis.

Apalagi berbagai tokoh yang tadinya berseberangan dengan Anies, seperti Sunny Tanujiwidjaja, tangan kanan Ahok, dan Surya Tjandra, tokoh buruh yang membangun partai PSI, sudah menyatakan mendukung Anies ke depan. Keduanya adalah kelompok oposit Anies, selama ini. Artinya, urusan identitas ini dapat diselesaikan, jika mau.

Risiko Memenjarakan Anies

Memenjarakan Anies bisa saja dilakukan jika nafsu kekuasaan dan konspirasi oligarki tetap menguat. Persoalannya adalah risiko yang akan kita tanggung bersama. Pertama, Anies adalah kanalisasi kelompok identitas yang selama ini oposit terhadap rezim Jokowi. Politik kanalisasi sejak dulu kalau diperlukan untuk meredam gejolak sosial yang besar. Kelompok Islam yang merasa teraniaya oleh rezim Jokowi selama ini, berpretensi bahwa jalan demokratis masih merupakan sebuah jalan, dengan Anies sebagai pemimpinnya.

Anies membuat adanya migrasi dukungan politik, dari yang revolusioner yang didengungkan Habib Riziek, menjadi teknokratis. Jika ini tidak terjadi, maka gejolak ummat akan bertemu dengan situasi tanpa pilihan, yakni mendukung Habib Rizieq.

Kedua, risiko atau ancaman ekonomi politik ke depan terlalu besar untuk dihadapi rezim Jokowi sendiri. Jokowi, Luhut Panjaitan dan Sri Mulyani sudah menyinggung ini berkali-kali bahwa tahun 2023 kita akan memasuki resesi. Mereka mengatakan saatnya memperkuat persatuan nasional, solidaritas dan kerjasama menghadapi ancaman resesi besar.

Baca juga
Golkar, PAN dan PPP Berkoalisi Lahir Batin

Dalam pidatonya di puncak Hari Maritim, Luhut Panjaitan mengatakan “Kalau kita semua kompak, semua kita satu bahasa dalam keadaan yang sangat krusial ini di mana dunia diramalkan akan memasuki global krisis, perfect storm akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan, kita harus menata negeri kita dengan baik.” Bahkan Luhut Panjaitan dan anaknya Jokowi, Gibran, mendatangi Rocky Gerung, tokoh oposisi, untuk menyampaikan pesan perdamaian.

Lalu bagaimana jika Anies dipenjarakan? Tentu saja gelombang oposisi dan umat Islam tidak bisa menerimanya. Sebab, Anies, selain mendapatkan berbagai penghargaan nasional, dia juga terlalu banyak menyandang penghargaan internasional untuk pembangunan yang berhasil dia lakukan. Kasus E-Formula sangat diragukan unsur korupsinya, berbeda dengan kasus E-KTP, di mana diberitakan bahwa Ganjar menerima uang suap $500 ribu.

Ketiga, jika Anies dipenjarakan, untuk menjegal Anies atau kriminalisasi politik, maka tentu saja rezim Jokowi terus menerus meruntuhkan demokrasi. Tidak ada tanda-tanda Jokowi ingin memulihkan demokrasi. Sejarah yang dibangun Jokowi akan menjadi sejarah buruk yang dikenang bangsa kita. Tentu Jokowi harus berubah. Bangsa ini terlalu banyak cacatnya selama Jokowi berkuasa. Satu soal saja seperti Kasus Sambo, dimana cita-cita supremasi hukum berubah menjadi mafia hukum, sudah menyita energi bangsa yang besar. Apalagi jika merusak demokrasi.

Catatan Penutup

Berita tentang upaya KPK memenjarakan Anies dan pernyataan SBY adanya rekayasa pilpres dan penjegalan calon serta video Andi Arief soal pemenjaraan Anies telah mengagetkan kita semua. Memenjarakan Anies sangat berisiko pada gejolak sosial ke depan. Hal ini bertentangan dengan kata-kata rezim yang melihat perlunya kekompakan dalam menghadapi krisis ke depan.

Situasi “rumput kering” bangsa ini yang gampang terbakar, dapat seketika berubah menjadi ganas dan liar. Banyak negara lain menjuluki kita sebagai bangsa ramah tamah, tapi kita tahu puluhan tahun lalu, di tanggal hari ini (30 September),  jutaan rakyat mati terbunuh, karena kebencian politik dan dendam.

Anies adalah kanalisasi politik oposisi, khususnya umat Islam. Memilih jalan demokrasi adalah jalan damai bagi sharing tanggung jawab mengurus bangsa ini. Namun, memenjarakan Anies atas dasar haus kekuasaan, merupakan jalan kekerasan, yang akan selalu dikenang sebagai jalan yang keliru.

Tinggalkan Komentar