Menguak Para Jenderal, Pejabat dan Keluarga Presiden Jokowi di Gurita Bisnis LBP

Menguak Para Jenderal, Pejabat dan Keluarga Presiden Jokowi di Gurita Bisnis LBP  - inilah.com
foto istimewa

Nama dua putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, dan adik ipar Jokowi, Arif Budi Sulistyo disebut dalam jejaring bisnis pertambangan Toba Bara Sejahtera milik Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). 

Ada juga nama sejumlah jenderal dan pejabat yang dikaitkan dalam temuan Koalisi Bersihkan Indonesia gabungan dari YLBHI, JATAM, ICW, KontraS, WALHI, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, dan Sajogyo Institute.

Merah Johansyah dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), kepada Inilah.com mulai merunut dari nama Mayor Infanteri Paulus Panjaitan yang juga diketahui sebagai anak LBP. 

Paulus mempunyai hubungan dengan perusahaan tambang PT Buana Inti Energi dan PT Toba Sejahtra. Mantan Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi dan Letnan Jenderal TNI (Purn) H Sumardi sebagai Komisaris di PT Toba Sejahtra.

Kemudian mantan Panglima Kodam Pattimura dan Brawijaya, Letnan Jenderal (Purn) Eko Wiratmoko. Nama Sekjen Cakra 19 atau Tim Sukses Jokowi itu terhubung dengan PLTU PT Kartanegara Energi. Lalu Kepala Staf Umum ABRI periode 1999-2000, Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy, menjabat Direktur Kutai Energi dan  Presiden Direktur Utama TMU di Kalimantan Timur.

Menteri Perhubungan ke-33 Jusman Syafii Djamal  menjabat sebagai komisaris di PT Rakabu Sejahtera, PT Toba Sejahtra, dan PT Kutai Energi. Arthur Mangaratua Ebenhaeser Simatupang sebagai Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta  Indonesia yang berhubungan dengan PT Toba Pengembang Sejahtra.

Mantan Menristek dan mantan Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro, sebagai komisaris di PT Toba Bara Sejahtra (TBS) Energi Utama.

Pandu Patria Sjahrir, keponakan LBP yang juga pengurus KADIN yang terlibat dalam Satgas Omnibus Law, Ketua Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia 2015-2018 dan 2018-2021, namanya terhubung di PT Toba Bara Sejahtra (TBS) Energi Utama.

Baca juga  Jawab Kegalauan Eksportir Furnitur, Mendag Lutfi Datangkan Seribu Kontainer

Lalu Arif Budi Sulistyo, adik ipar Presiden Jokowi yang merupakan Direktur PT Rakabu Sejahtera yang berkongsi dengan PT Toba Sejahtra milik LBP.

Mantan Komisaris BUMN PT Pupuk Kaltim yang saat ini menjabat sebagai Komisaris BUMN PT Pupuk Sriwijaya (PUSRI), Bambang Supriyambodo juga terhubung dengan PT Rakabu Sejahtera.

Jejaring bisnis tambang PT Rakabu Sejahtera ikut mengait nama Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka. Dua anak Presiden Jokowi itu sebagai pemegang saham terbesar kedua di PT Papua Rakabu Sejahtera setelah Toba Sejahtra milik Luhut.

Nama-nama itu disebut Merah diduga terkoneksi dengan jejaring bisnis tambang LBP yang banyak beroperasi di Kalimantan Timur dan Papua.

Sementara itu, Bambang Supriyambodo membantah kedua putra Jokowi ikut terkait dalam gurita bisnis tambang LBP. Komisaris PT Rakabu Sejahtera ini menekankan, Rakabu Sejahtera tidak berekspansi ke bisnis lainnya kecuali furniture. 

Semua produk yang dikerjakan Rakabu pun bersifat ekspor dan tidak pernah merima proyek ataupun bantuan yang berhubungan dengan negara.   

“Rakabu cuman bergerak di furniture aja tidak ada yang lain-lain, endak sama sekali mengembangkan ke yang lain. Pokonya  endak ada mas. Aku hanya menjalankan amanah,” kata Bambang saat dihubungi Inilah.com.

Nama LBP Diduga Ada di Hulu dan Hilir Jaringan Bisnis Batubara

Koordinator Divisi Kampanye Indonesia Corruption Watch (ICW) Siti Juliantari, menyampaikan dari tahun 2018 hingga 2020 ICW menelusuri struktur kepemilikan dari 10 grup perusahaan batubara dengan jumlah produksi terbesar di Indonesia. 

Baca juga  Perintah Kapolri Pecat Bripda Randy Secara Tidak Hormat

“Dari hasil penelusuran kami temukan orang-orang di belakang perusahaan tambang adalah orang-orang kaya yang tadi udah disebutin dari awal,” kata Siti dikutip dari rekaman video diskusi yang diunggah di akun Youtube JATAM Nasional, dikutip Kamis (21/10/2021). 

Dalam grup PT Toba Bara Sejahtera, tepatnya Mei 2017 ICW mencatat sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Toba Sejahtera sekitar 71,709% dan kalau ditarik lagi Toba Sejahtera ini secara mayoritas sahamnya adalah milik LBP 99,98 persen dan sisanya adalah sang anak sekitar 0,2 persen.

Sementara dari data penjualan batubara dalam kurun waktu 10 tahun, dibandingkan data BPS, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan dengan data dari negara-negara yang mengklaim membeli batubara dari Indonesia, ditemukan ICW tak terintegrasi dengan baik.

Sehingga bila ditarik jumlah royalti pajak potensial yang tidak terlaporkan atau tidak dibayar ke negara bisa mencapai Rp 133,6 triliun. 

“Jadi besar tetapi juga enggak dapat ke negara karena datanya tidak terintegrasi dan tidak jelas jadi kalau ngomong batubara itu kebanyakan masalahnya dari pada baiknya,” urai Siti.

Bila di hulu soal perusahaan ada nama LBP, ICW kembali melakukan penelusuran guna menelaah di hilir siapa saja yang mengelola PLTU yang ada di Indonesia. 

Dari sekitar 20 PLTU yang mensuplai PLN diduga ada keterkaitan nama LBP di dua PLTU. Salah satunya PLTU Sulut 3, walaupun perusahaannya beda karena masuknya dari PT Minahasa Cahaya Lestari tetapi ini adalah anak usaha PT Toba Bara Sejahtera Energi Utama.

“Ujung-ujungnya hanya beberapa orang yang mendapat keuntungan dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh batubara,” ujar Siti.

Baca juga  Bermalam di Papua, Jokowi Siap Buka Arena PON XX

Dekat dengan Jokowi, LBP Dipercayakan Banyak Jabatan

LBP dalam jejak digital di berbagai media elektronik mengaku sudah kenal Jokowi jauh sebelum menjadi Presiden. Saat Jokowi menjabat orang nomor satu di republik ini, LBP yang diketahui merintis bisnis di bidang energi dan pertambangan dengan mendirikan PT Toba Sejahtra Group itu dipercayakan memimpin sejumlah kementerian. 

Di antaranya, pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015. Pada 12 Agustus 2015, ia ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Dalam perombakan Kabinet Kerja Jilid II pada 27 Juli 2016, ia diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.

Pada 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo mengambil langkah terkait polemik kepemilikan paspor Amerika Serikat (AS) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, sehingga Presiden memberhentikan Archandra secara terhormat dari Menteri ESDM dan menunjuk Luhut yang juga menjadi Menko Maritim untuk menjadi pejabat sementara (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Saat ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia.

Jabatan lain yang sedang dan pernah diemban LBP saat periode ke-2 kepemimpinan Presiden Jokowi adalah Wakil Ketua Komite KPC-PEN (Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional), Koordinator PPKM Jawa-Bali, Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional (DPTPDPN), Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Tinggalkan Komentar