Senin, 08 Agustus 2022
10 Muharram 1444

Menkes Tegaskan Daerah Tidak Perlu Simpan Stok Vaksin

Selasa, 24 Agu 2021 - 14:41 WIB
Menkes Tegaskan Daerah Tidak Perlu Simpan Stok Vaksin - inilah.com

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan terkait dengan penyimpanan stok vaksin di daerah kabupaten/kota.

Budi mengungkapkan bagi daerah yang kekurangan vaksin sebaiknya tidak melakukan penyimpanan stok vaksin untuk dosis berikutnya.

Misalnya, dari 1.000 dosis yang diterima, dilakukan penyuntikan hanya 500 dosis. Artinya sisanya 500. Hal ini tidak perlu ditahan menjadi stok, penyuntikan dosis kedua.

“Atas arahan Bapak Presiden, kita ingin menegaskan sekali lagi daerah tidak perlu memegang stok karena nanti akan diatur suntikan keduanya dari pusat dari kita (Kemkes). Jadi pakai saja semuanya disuntik sesuai dengan aturan,” kata Menkes pada konferensi pers virtual terkait Update Ketersediaan Vaksin di Indonesia, Jakarta, Selasa, (24/8/2021).

Baca juga
COVID-19 Singapura Melonjak hingga 85 Ribu Kasus

Masih menurutnya, vaksin yang diperuntukkan suntikan dosis pertama tidak boleh diberikan untuk vaksin kedua.

“Jadi, kalau kita bilang ini untuk suntik satu, lakukan ini untuk satu semuanya. Kalau ini sebagai suntikan kedua semuanya, management stoknya dilakukan di pusat. Sehingga tidak perlu dilakukan di daerah,” tambah Menkes.

Menkes mengakui hal ini memang masih perlu banyak dilakukan perbaikan.

“Kalau kita bilang suntik satu, sebagian suntik dua, dan sebaliknya. Sehingga itu yang menyebabkan ada stok yang cukup banyak 25 juta tadi dosis yang ada di daerah-daerah,” paparnya.

Masalah kedua, yang kerap dihadapi di daerah terkait vaksin adalah, memang terdapat daerah-daerah yang kosong ketersediaan vaksinnya.

Baca juga
Antibodi AZD7442 Ternyata Bisa Cegah Omicron

“Bapak Presiden menyampaikan kita kirimnya ke provinsi. Dari provinsi butuh satu hari, dua hari, ada yang sampai ke kota, ada juga yang seminggu ada yang lebih. Bapak Presiden minta, tolong didorong agar cepat sampai ke kabupaten. Karena banyak Bupati dan Walikota yang mengeluh,” ujarnya.

Tinggalkan Komentar