Senin, 27 Juni 2022
27 Dzul Qa'dah 1443

Menkeu Targetkan Angka Kemiskinan Turun ke Level 7,5-8,5 Persen di 2023

Jumat, 20 Mei 2022 - 16:15 WIB
Menkeu Targetkan Angka Kemiskinan Turun ke Level 7,5-8,5 Persen
Menkeu Sri Mulyani

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menargetkan angka kemiskinan di Indonesia dapat turun ke level 7,5 persen sampai 8,5 persen pada tahun depan seiring pengelolaan fiskal yang sehat. Begitu juga dengan efektivitas stimulus kepada masyarakat.

“Ini akan terwujud seiring adanya transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2023 di Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Selain itu Sri Mulyani juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun depan dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6 persen, rasio gini sekitar 0,375 hingga 0,378 serta Indeks Pembangunan Manusia sekitar 73,31 hingga 73,49.

Baca juga
Pemerintah akan Bentuk BUMN Khusus IKN, Tugasnya untuk Pendanaan

Kemudian Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 103 sampai 105 dan 106 sampai 107.

Berbagai asumsi tersebut masuk dalam KEM PPKF Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023.

Target ini sejalan dengan tema kebijakan fiskal 2023 yang difokuskan pada Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan yang juga selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Strategi kebijakan fiskal 2023 adalah memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri serta mendorong pembangunan ekonomi hijau.

Baca juga
Pendapatan Naik, Sri Mulyani Pangkas Defisit APBN 2022 Jadi 4,5 Persen PDB

Selain itu kebijakan juga diarahkan bagi peningkatan efektivitas transformasi ekonomi melalui reformasi fiskal dengan memobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal.

Pemerintah turut memperkuat spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja serta mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. [jin]

Tinggalkan Komentar