Sabtu, 21 Mei 2022
20 Syawal 1443

Menko Airlangga Dorong Sektor Swasta Terlibat Investasi Pembangunan Berkelanjutan

Airlangga Dorong Sektor Swasta Terlibat Pembangunan Berkelanjutan - inilah.com
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Humas Kemenko Perekonomian

Di tengah momentum Presidensi G20 Indonesia, pemerintah mendorong sektor swasta agar dapat terlibat berinvestasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Investasi tersebut fokus pada arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi.

“Berkaitan dengan transisi energi, energi baru dan terbarukan, peran sektor swasta menjadi sangat relevan,” ucap Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara virtual pada acara Standard Chartered World of Wealth (WoW) 2022, Kamis (10/3/2022).

Dalam mewujudkan langkah transformatif tersebut, Indonesia tengah mengkaji mekanisme pembiayaan yang tepat. “Hal ini tentunya perlu dibarengi dengan upaya mendorong investasi di bidang renewable energy yang saat ini tengah dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia, antara lain hydropower dan solar. Termasuk upaya untuk mengenalkan teknologi carbon capture and storage,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penerbitan green sukuk yang bertujuan untuk memperluas basis investasi yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial, sembari mendorong pertumbuhan jangka panjang berkelanjutan yang akan menguntungkan perusahaan dan investor.

Baca juga
Tahun Depan, Perekonomian Indonesia Diramalkan Gagal Target

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan merupakan tanggung jawab besar sekaligus memberikan peluang besar. Potensi di sektor energi terbarukan harus diikuti dengan skenario dan peta jalan yang jelas, termasuk dalam hal pendanaan dan investasi.

Karena itu, seluruh elemen diharapkan dapat segera mempersiapkan infrastruktur, perangkat, dan instrumen yang lebih baik di tahun 2022, khususnya terkait dengan green economy.

Mekanisme nilai ekonomi karbon sebagai insentif dalam mencapai penurunan emisi juga terus dikembangkan. Budget tagging untuk anggaran iklim pada APBN telah dilakukan. Penerapan pajak karbon dalam menangani perubahan iklim telah diatur dalam Perpres 98 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (carbon pricing).

Baca juga
Rajin Pencitraan di ATM Himbara, Jokowi Layak Evaluasi Erick Thohir

“Dengan kerja sama dan partisipasi aktif dari seluruh pihak, kita dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan investasi di bidang green dan blue economy, serta mendorong SDG’s dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkap Menko Airlangga.

Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi

Hal tesebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga optimisme atas momentum pemulihan ekonomi Indonesia. Pada tahun lalu, ekonomi berhasil tumbuh positif. Momentum itu dapat terus berlanjut di 2022 ini melalui komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan.

Di awal 2022, prospek yang baik dari perekonomian Indonesia terlihat dari indikator PMI Manufaktur pada Februari 2022 yang berada pada level ekspansif sebesar 51,2. Selain itu, lembaga pemeringkat Moody’s juga mempertahankan rating kredit Indonesia pada posisi Baa2 dengan outlook stable.

Baca juga
Setelah Jokowi Lantik Bos Sinarmas Jadi Wakil Otorita IKN, SoftBank Mundur

Begitu juga dengan sektor eksternal Indonesia yang menunjukkan ketahanan yang baik. Neraca Pembayaran Indonesia tahun 2021 mengalami surplus US$13,5 miliar, yang ditopang oleh surplus neraca barang dan transaksi modal finansial. Semut itu terjadi seiring optimisme investor terhadap prospek pemulihan ekonomi domestik.

“Di tengah risiko ketidakpastian global, pemerintah akan terus menjaga komunikasi yang baik dengan para stakeholder agar dapat menjaga momentum dan pemulihan ekonomi di tahun ini,” ujar Menko Airlangga.

Adapun risiko atau tantangan utama yang muncul saat ini berasal dari penyebaran COVID-19 varian Omicron, inflasi, normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral, disrupsi rantai pasokan, serta yang terbaru adalah adanya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang mendorong gejolak kenaikan harga komoditas energi, pangan, dan mineral.

Tinggalkan Komentar