Menko Luhut Perpanjang PPKM Jawa-Bali, Kasus Harian Nasional Tinggal 18 Ribu

Menko Luhut Perpanjang PPKM Jawa-Bali, Kasus Harian Nasional Tinggal 18 Ribu - inilah.com

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM di Jawa-Bali hingga 1 November 2021. Ada 54 kabupaten/kota masuk Level 2 dan 9 kabupaten/kota berhasil turun ke Level 1.

“Mulai besok akan ada 54 kabupaten/kota di Level 2 dan 9 kabupaten/kota di Level 1. Terkait detail mengenai keputusan ini akan dituangkan melalui Inmendagri,” kata Menko Kemaritiman dan Investasi, sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers daring, Jakarta, Senin (18/10/2021).

Menyusul situasi COVID-19 yang terus membaik, keputusan perpanjangan level PPKM di Jawa-Bali, dilakukan evaluasi per dua minggu. Namun, evaluasi mingguan tetap dilakukan.

Menko Luhut menjelaskan, kasus konfirmasi harian nasional yang kian rendah, menyebabkan kasus aktif nasional dan Jawa-Bali, terus menurun. Saat ini, hanya tersisa 18 ribu kasus secara nasional. “Untuk di Jawa Bali 7 ribuan kasus,” kata Menko Luhut.

Baca juga  Berbagi Jadi Solusi dan Bangkitkan Semangat di Tengah Pandemi

Ia mengatakan, capaian itu telah turun secara drastis, apabila dibandingkan puncak gelombang kedua COVID-19 yang mencapai 570 ribu kasus aktif pada 15 Juli 2021.

Selain itu, kata dia, situasi yang terus membaik juga tercermin dari kasus kematian akibat COVID-19 di beberapa provinsi yang ditekan hingga nol kasus. “Pada 17 Oktober 2021, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Bali, mencatat nol kematian dan provinsi lain di Jawa Bali hanya mencatat kurang dari lima kematian per hari,” kata Menko Luhut.

Wakil Ketua Komite Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu, menuturkan, pemerintah terus melakukan evaluasi dalam pelaksanaan PPKM, termasuk dalam penentuan level kabupaten/kota.

Baca juga  Optimalkan Pemanfaatan Bendungan Bendo, Kementerian PUPR Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi

Dalam sebulan terakhir, lanjut Menko Luhut, penurunan level untuk wilayah aglomerasi tertahan beberapa kabupaten kota yang belum mampu mencapai target vaksinasi. Sebagai contoh, sebagian besar kabupaten kota di wilayah Jabodetabek yang seharusnya bisa turun ke level 2 tidak bisa turun level karena cakupan vaksinasi di kabupaten Bogor dan Tangerang belum mencapai target.

“Oleh karena itu Bogor dan Tangerang itu akan dilakukan operasi khusus oleh TNI/Polri dan Kementerian Kesehatan dengan mengerahkan vaksinator-vaksinator untuk mempercepat target ini,” katanya.

Menko Luhut menuturkan, sebagaimana persetujuan Presiden Jokowi, syarat vaksinasi kabupaten/kota di aglomerasi diubah berdasarkan pencapaian kabupaten/kota itu sendiri, selama keseluruhan aglomerasi sudah memenuhi syarat WHO untuk turun level.

Baca juga  Migo dan Indonesia Mengajar Beri Dukungan Terhadap Guru di Masa Pandemi

“Tadi Presiden memberikan arahan untuk tidak menahan terus kabupaten yang lain, maka Bogor dan Tangerang dikeluarkan dari Jabodetabek (untuk penilaian turun level),” kata Menko Luhut.

Tinggalkan Komentar