Mensos: Akurasi DTKS Dibutuhkan Agar PBI-JK Tepat Sasaran

Mensos: Akurasi DTKS Dibutuhkan Agar PBI-JK Tepat Sasaran - inilah.com
Mensos Tri Rismaharini saat menggelar Konferensi Pers.

Kemensos akan melakukan pemadanan data penerima bantuan
dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

 

Hal tersebut diungkap Menteri Sosial, Tri Rismaharini saat
menggelar konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (27/9/2021).

Pemadanan
data dengan NIK di Dukcapil dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tersalur
tepat sasaran dan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.

 

Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS)
menjadi agenda serius Mensos Risma, sebab DTKS merupakan basis
data untuk program bantuan sosial pemerintah di semua kementerian.

 

Data Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan (PBI-JK)-pun terintegrasi dengan DTKS untuk memastikan
ketepatan sasaran bantuan sosial dengan pemutakhiran data.

 

Baca juga  Stafsus Presiden: 95 Persen Penyandang Disabilitas di 6 Provinsi Telah Terima Vaksinasi

Demi memastikan penyaluran bantuan
sosial tepat sasaran, pemutakhiran data juga akan dilakukan secara periodik dan
sistematis. Apalagi, Kemensos juga telah menetapkan PBI-JK setiap sebulan sekali.

 

“Pemutakhiran data dibutuhkan agar data
yang tidak
padan dengan NIK di Dukcapil, tidak bisa diberikan bantuan.
Sebabnya bisa karena pindah segmen, meninggal dunia, data ganda, atau mungkin
sudah tidak lagi termasuk kategori miskin,” ujar Risma.

 

Per 15 September 2021, dari data PBI-JK sebelumnya, setelah
dilakukan pemadanan terdapat data yang padan DTKS sebanyak 74.420.345, dan ada
12.633.338 yang tidak masuk DTKS, namun sudah padan Dukcapil.

Baca juga  Indro Warkop Geram Melihat 3 Pemuda Berlaga Mirip Warkop DKI

 

“Data yang tidak masuk DTKS inilah yang perlu verifikasi
status miskin atau tidak mampu oleh daerah. Kalau hasil verifikasi dinyatakan
layak, dapat masuk DTKS,” tambah Risma.

 

Untuk menuju kuota nasional sebanyak 96,8 juta, terdapat
kesempatan untuk mengisi dengan 9.746.317 usulan baru, termasuk perbaikan data
yang belum padan Dukcapil, migrasi dari PBI daerah, bayi baru lahir, pekerja
yang setelah 6 bulan PHK belum punya pekerjaan, korban bencana dan lain-lain.

 

“Jadi masyarakat miskin atau tidak mampu yang belum
menerima bantuan tidak perlu berkecil hati. Ini kesempatan bagi masyarakat yang
benar-benar membutuhkan bantuan dapat diusulkan melalui aplikasi SIKS-NG,” kata
Mensos.

Baca juga  Masuk Jalur Puncak, Siapkan Sertifikat Vaksin

Tinggalkan Komentar