Menutup Prodi, Mengubur Masa Depan

Rencana pemerintah untuk mengevaluasi bahkan menutup program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri berangkat dari persoalan nyata. Banyak lulusan perguruan tinggi kesulitan masuk dunia kerja. Sebagian bekerja di luar bidang studinya, sebagian lain menerima pekerjaan dengan upah rendah dan status yang tidak pasti. Dalam situasi ini, kampus kerap menjadi pihak pertama yang disalahkan.

Kritik tersebut tidak sepenuhnya keliru. Sejumlah program studi memang membutuhkan pembenahan serius. Ada kurikulum yang tertinggal, dosen yang terbatas, hingga kerja sama industri yang hanya berhenti di atas kertas. Namun, persoalan muncul ketika relevansi pendidikan tinggi dipersempit hanya pada seberapa cepat lulusan terserap industri. Jika ukuran ini dijadikan satu-satunya parameter, maka universitas berisiko direduksi menjadi sekadar pusat pelatihan kerja.

Padahal, fungsi kampus jauh lebih luas. Ia harus membentuk manusia yang mampu berpikir kritis, meneliti, mengambil keputusan etis, dan menciptakan solusi baru di tengah perubahan.

Angka yang Tidak Boleh Dibaca Sederhana

Data menunjukkan bahwa setiap tahun perguruan tinggi di Indonesia meluluskan sekitar 1,9 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,7 juta adalah lulusan sarjana. Di bidang kependidikan, jumlah lulusan bahkan mencapai hampir setengah juta setiap tahun, sementara formasi guru yang tersedia sangat terbatas.

Sekilas, data ini tampak menjadi pembenaran bagi kebijakan penutupan program studi. Namun, persoalan ketenagakerjaan tidak bisa direduksi hanya pada pilihan jurusan. Ia terkait dengan struktur industri, kualitas lapangan kerja, pemerataan ekonomi, hingga kebijakan ketenagakerjaan.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka masih berada di kisaran 4,85 persen dengan rata-rata upah buruh yang relatif rendah. Angka-angka ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan sekadar mismatch pendidikan, tetapi juga terbatasnya lapangan kerja yang layak.

Karena itu, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan hanya “prodi apa yang tidak relevan”, tetapi juga “industri apa yang benar-benar tumbuh” dan “apakah negara mampu menciptakan pekerjaan yang bermutu”.

Relevansi Bukan Kepatuhan pada Pasar

Tekanan agar kampus mengikuti kebutuhan pasar bukanlah hal baru. Dalam banyak kasus, pendidikan tinggi dipaksa membuktikan dirinya melalui angka serapan kerja. Pendekatan ini melahirkan cara pandang utilitarian yang menilai ilmu dari manfaat ekonominya secara langsung.

Akibatnya, ilmu-ilmu humaniora dan sosial kerap dianggap kurang penting karena tidak memberikan hasil instan bagi industri. Padahal, pendekatan ini justru berisiko mempersempit peran pendidikan.

Relevansi tidak sama dengan kepatuhan. Industri berubah cepat, teknologi terus berkembang, dan kebutuhan tenaga kerja selalu bergeser. Jika kampus hanya mengejar kebutuhan pasar saat ini, maka lulusan akan selalu tertinggal satu langkah di belakang.

Perguruan tinggi harus menyiapkan kemampuan yang lebih tahan lama: berpikir analitis, berkomunikasi, memahami etika, serta mampu beradaptasi lintas disiplin. Inilah keterampilan yang justru menjadi kunci di tengah ketidakpastian.

Pendidikan, Harapan, dan Mobilitas Sosial

Bagi banyak keluarga di Indonesia, pendidikan tinggi bukan sekadar pilihan akademik, tetapi jalan untuk mengubah nasib. Anak-anak dari keluarga petani, buruh, atau pedagang kecil memasuki kampus dengan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Ijazah menjadi simbol mobilitas sosial.

Ketika program studi ditutup tanpa pertimbangan yang matang, yang dipertaruhkan bukan hanya struktur akademik, tetapi juga harapan sosial. Pendidikan tidak bisa dipisahkan dari konteks ekonomi dan politik yang lebih luas.

Sejarah menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan dan dunia kerja selalu kompleks. Kampus tidak pernah berdiri sendiri. Ia bergantung pada dinamika industri, kebijakan negara, dan kondisi ekonomi.

Humaniora dan Masa Depan Industri

Perdebatan tentang penutupan program studi sering terjebak dalam dikotomi yang keliru. Ilmu teknik dan sains dianggap sebagai masa depan, sementara humaniora dipandang sebagai beban. Padahal, industri masa depan justru membutuhkan integrasi lintas disiplin.

Energi membutuhkan ahli teknik sekaligus ahli kebijakan. Kesehatan membutuhkan dokter sekaligus ahli sosial. Digitalisasi membutuhkan programmer, tetapi juga ahli etika dan perilaku manusia. Dalam konteks ini, humaniora justru berperan memperluas perspektif dan memperkuat kemampuan berpikir kritis.

Tanpa humaniora, teknologi kehilangan arah. Tanpa etika, inovasi berisiko menimbulkan masalah baru.

Audit, Bukan Penutupan Tergesa

Kebijakan yang dibutuhkan saat ini bukan penutupan tergesa, melainkan audit menyeluruh terhadap program studi. Evaluasi harus berbasis data terbuka dan mempertimbangkan berbagai indikator, mulai dari kualitas pengajaran hingga relevansi sosial.

Penting pula membedakan antara program studi yang lemah dan program studi yang kecil tetapi strategis. Tidak semua prodi dengan jumlah mahasiswa sedikit layak ditutup. Beberapa di antaranya justru penting bagi keberlanjutan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Penutupan program studi juga harus mempertimbangkan dampak sosialnya. Mahasiswa, dosen, dan masyarakat tidak boleh menjadi korban dari kebijakan yang tergesa-gesa.

Menentukan Arah, Bukan Sekadar Menyederhanakan

Pada akhirnya, kampus memang harus berubah. Namun, perubahan tidak boleh didorong oleh logika simplifikasi yang sempit. Pendidikan tinggi tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi program studi yang lemah, tetapi juga tidak boleh direduksi menjadi mesin pencetak tenaga kerja semata.

Masa depan mahasiswa terlalu penting untuk ditentukan hanya oleh ukuran relevansi pasar jangka pendek. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan: antara kebutuhan industri dan misi intelektual, antara efisiensi dan nilai kemanusiaan.

Menutup program studi mungkin terlihat sebagai solusi cepat. Namun jika dilakukan tanpa visi yang utuh, ia berpotensi menjadi keputusan yang justru mengubur masa depan.