Sabtu, 21 Mei 2022
20 Syawal 1443

Meski Cenderung Ikut AS, Rusia Masih Anggap Indonesia Negara Sahabat

Putin Jokowi Rusia Ukraina - inilah.com
Presiden Jokowi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin - YouTube Presiden Joko Widodo

Rusia masih menganggap Indonesia sebagai negara sahabat. Hal ini terlihat dari daftar negara-negara yang dianggap tidak bersahabat oleh pemerintah Rusia.

Rilis negara tidak bersahabat itu disampaikan Rusia terkait invasi Ukraina. Mayoritas negara yang dianggap tak bersahabat adalah negara yang ikut menjatuhkan sanksi dan mengecam tindakan Rusia ke Ukraina.

Terkait Ukraina, Indonesia cenderung ikut Amerika Serikat dan kawan-kawan. Meski tidak secara spesifik mengecam invasi Rusia, namun Indonesia mengutuk sebuah tindakan peperangan.

Melansir kantor berita Rusia, TASS News Agency, Selasa (8/3/2022), daftar negara tidak bersahabat itu telah disetujui oleh pemerintah Federasi Rusia. Dalam daftar itu, tidak ada nama Indonesia.

Baca juga
Layanan Grab Tumbang, Netizen: Gojek Panen Order

“Australia, Albania, Andorra, Inggris, Anguilla, British Virgin Islands, Gibraltar, negara-negara anggota Uni Eropa, Islandia, Kanada, Liechtenstein, Mikronesia, Monaco, Selandia Baru, Norwegia, Republik Korea (Korea Selatan), San Marino, Makedonia Utara, Singapura, Amerika Serikat, Taiwan, Ukraina, Montenegro, Swiss, Jepang,” isi dekrit yang dirilis situs pemerintah Rusia.

Dekrit pemerintah Rusia itu menyebut bahwa negara-negara dan wilayah yang masuk ke dalam daftar dianggap telah melakukan tindakan tidak bersahabat terhadap Rusia, perusahaan Rusia dan warga negaranya.

“Negara-negara dan wilayah yang disebutkan dalam daftar telah menerapkan atau bergabung menjatuhkan sanksi terhadap Rusia setelah dimulainya operasi militer khusus Angkatan Bersenjata Rusia di Ukraina,” sebut TASS News Agency dalam laporannya.

Baca juga
Perangi Covid-19, Ini Cara yang Dilakukan Agar Tidak Terjadi Gelombang Ketiga

Daftar itu akan berdampak pada sektor bisnis. Ke depan transaksi bisnis di Rusia yang melibatkan negara-negara tersebut, akan membutuhkan izin khusus dari pemerintah.

Langkah ini merespons berbagai sanksi yang dijatuhkan negara-negara Barat terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina.

Tinggalkan Komentar