Jumat, 19 Agustus 2022
21 Muharram 1444

MK Beri Waktu 2 Tahun Perbaiki UU Cipta Kerja, Menko Mahfud Sesumbar Sanggup

Selasa, 30 Nov 2021 - 00:18 WIB
Mahfudmd - inilah.com
Meko Polhukam Mahfud MD

Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bilang, pemerintah menargetkan revisi UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja kurang dari dua tahun.

Mahfud mengatakan hal itu di Jakarta, Senin (29/11/2021), menanggapi putusan MK yang menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat. “Kan MK memberi waktu dua tahun. Kami akan berusaha lebih cepat dari dua tahun. Sehingga lebih mudah selesai,” kata Mahfud.

Pemerintah, kata dia, menghormati dan menerima putusan MK itu karena bersifat final dan mengikat. Pemerintah pun menjamin investasi yang sudah dan akan ditanam aman serta memiliki kepastian hukum.

Baca juga
Foto: Aksi Unjuk Rasa Buruh Tolak Omnibus Law di Gedung DPR

Karena, lanjut Mahfud, MK menyatakan Undang-Undang itu tetap berlaku sampai dua tahun. Apabila ada investasi yang sudah dibuat dalam waktu dua tahun tersebut, itu tidak bisa dibatalkan karena telah mempunyai kepastian hukum.

“Itu bunyi kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang telah dibuat secara sah itu berlaku sebagai Undang-Undang. Jadi, tidak bisa dicabut dengan begitu saja. Itu mengikat,” tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Selain itu, pemerintah juga tidak bisa sewenang-wenang membatalkan perjanjian investasi dari luar negeri yang sudah disepakati karena akan menjadi perkara internasional. “Perkara internasional itu arbitrase internasional pasti pake instrumen hukum nasional. Apalagi ada perjanjian bilateral, multilateral di bidang itu,” papar Mahfud.

Baca juga
Legalisasi Lewat MK Gagal, Jangan Salah Pahami Ganja Medis!

Sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (25/11) menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

“Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan’,” kata Ketua MK Anwar Usman.

Tinggalkan Komentar