Selasa, 29 November 2022
05 Jumadil Awwal 1444

Mobilisasi Prajurit, Dudung Tidak Kesatria dan Tak Layak Jadi Panglima

Selasa, 20 Sep 2022 - 12:02 WIB
poros maritim dunia - inilah.com
Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menilai kepemimpinan TNI di bawah sosok dari matra laut sejatinya adalah perwujudan nyata dari visi presiden soal negara poros maritim dunia, Rabu (23/11/2022) (Foto: Facebook)

Tindakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman memobilisasi prajurit untuk mengecam pernyataan anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon, berbuntut panjang. Kendati kedua sosok tersebut secara terbuka sudah menyampaikan dan menerima permintaan maaf, namun tindakan Dudung yang terungkap memprovokasi prajurit dianggap tidak kesatria. Malahan bisa dijadikan penilaian bahwa Dudung tidak layak menjabat Panglima TNI.

Pengamat militer Connie Rahakundini menyebut, mobilisasi prajurit yang dilakukan Dudung, hanya untuk mengecam pernyataan anggota dewan yang disampaikan dalam rapat kerja telah menyalahi kewenangan. “Harusnya paling tidak Kepala Staf AD menyadari salah langkah, kubur lah mimpi jadi Panglima. Karena menurut saya menjadi Kepala Staf saja sudah melampaui wewenangnya, saya enggak mau dong, saya rakyat, enggak mau melihat kita nanti dipimpin Panglima yang melampaui wewenang-wewenang lain,” kata Connie, di Jakarta, Senin (19/9/2022).

Baca juga
Laksamana Yudo Diminta Waspadai Bahaya Perang Modern

Menurutnya, selaku petinggi militer dan paham mekanisme kenegaraan, Dudung bisa mengontak atau melapor Ketua DPR Puan Maharani jika keberatan dengan pernyataan yang dilakukan anggota pada rapat resmi. Tindakan tersebut dianggap lebih terhormat dan kesatria dibanding mengerahkan prajurit untuk ramai-ramai mengecam pernyataan anggota DPR.

“Beliau bisa langsung akses ke Ibu Puan, Ketua DPR, atau melaporkan Effendi ke MKD,” ujar Connie.

Dia turut menyayangkan pernyataan Dudung yang disampaikan dalam video konferensi dan tersebar di media sosial dan grup aplikasi pertukaran pesan, yang merendahkan Komisi I DPR. Padahal, Komisi I DPR merupakan mitra strategis TNI untuk memastikan berjalannya konsep dan berlangsungnya reformasi birokrasi di tubuh TNI.

Baca juga
TNI Bakal Cek Kejiwaan Trio Oknum Personel Pembunuh Dua Sejoli

“Dia enggak boleh under estimate ke anggota dewan. Apalagi Dudung bilang enggak penting lha komisi I. Lha itu penting banget,” paparnya.

Apalagi, kata dia, Effendi menguak sejumlah kecurigaan adanya disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Untuk itu, Effendi dinilai tak mungkin berbicara tanpa dasar yang ditujukan untuk perbaikan di institusi TNI.

“Saya saja yang cuma analis pertahanan dan dosen bisa dapat berita A1. Apalagi anggota dewan yang memiliki akses dan kekebalan melakukan pengumpulan data dan informasi. Jadi enggak mungkin Effendi menyatakan itu salah, pasti ada yang terjadi. Contohnya ada penerimaan putranya Pak Dudung. Itu fakta,” jelasnya.

Baca juga
Jenderal Andika Segera Pensiun, Apakah Saat Ini 'Jatahnya' Matra AL Jadi Panglima TNI?

 

Tinggalkan Komentar