Jumat, 02 Desember 2022
08 Jumadil Awwal 1444

Naikkan Harga Tiket, Kapal Penyeberangan Sorong-Raja Ampat Disetop

Rabu, 14 Sep 2022 - 22:24 WIB
Penulis : Anton Hartono
kapal raja ampat
Transportasi menuju Raja Ampat

Pemkab Raja Ampat, Provinsi Papua Barat menghentikan sementara operasi kapal angkut penyeberangan Sorong-Raja Ampat milik PT Belibis Papua Mandiri karena menaikkan harga tiket secara sepihak.

Kenaikan harga tiket itu dinilai menyusahkan masyarakat kecil, sehingga pemerintah setempat terpaksa harus menghentikan transportasi penyeberangan tersebut.

Hukuman bagi PT Belibis Papua Mandiri yang menaikkan harga tiket sepihak menyusahkan masyarakat tertuang dalam surat pemberhentian sementara dengan Nomor 522.1/376/BUP-R4/Setda yang ditandatangani Wakil Bupati Orideko Iriano Burdam mewakili pemerintah daerah, Rabu (14//9/2022).

Surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan PT Belibis Papua Mandiri sebab tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah sepihak menaikkan harga tiket kapal angkutan penyeberangan Sorong-Raja Ampat kelas ekonomi bagi masyarakat kecil dari Rp100 ribu per orang menjadi Rp140 ribu.

Baca juga
Polisi Tangkap 11 Pelaku Pembakaran Karaoke Double O, 7 Masih Buron

Kebijakan tersebut merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten Raja Ampat, DPRD, dan instansi terkait lainnya dalam rapat koordinasi bersama pihak perusahaan pada 5 – 7 September 2022 yang tidak mencapai kesepakatan.

Karena itu, melalui surat yang ditandatangani Wakil Bupati, Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat memberhentikan sementara operasional armada kapal PT Belibis Papua Mandiri sampai dengan adanya surat keputusan Gubernur provinsi Papua Barat.

Kebijakan Pemkab Raja Ampat tersebut mendapat dukungan dari pelaku sektor pariwisata Raja Ampat karena berpihak terhadap masyarakat kecil.

Pemilik rental motor wisata Raja Ampat, Amirul Wanma mengatakan bahwa kenaikan harga tiket sepihak oleh perusahaan PT Belibis akan berdampak pada kunjungan wisatawan sehingga kebijakan pemerintah sangat tepat agar harga tiket yang ditetapkan nanti tidak memberatkan masyarakat dan juga tidak merugikan perusahaan.

Tinggalkan Komentar