Sabtu, 26 November 2022
02 Jumadil Awwal 1444

Nasib Pemerintahan Anwar Ibrahim Tergantung Memilih Para Pembantunya

Jumat, 25 Nov 2022 - 02:27 WIB
Pemerintahan Anwar Ibrahim
Momen ketika Anwar Ibrahim mengucapkan sumpah jabatannya sebagai PM Malaysia di hadapan Raja Abdullah, Kamis (24/11/2022). (foto: AFP/Mohd Rasfan)

Setelah lima hari penuh ketidakpastian usai pemilihan umum, Raja Malaysia akhirnya menentukan pilihannya Kamis (24/11/2022). Istana Negara mengumumkan ketua koalisi Pakatan Harapan (PH) Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri (PM) ke-10 Malaysia. Keberhasilan pemerintahan Anwar Ibrahim akan sangat tergantung siapa yang ia pilih sebagai pembantunya.

Penunjukan Anwar Ibrahim dilakukan setelah Raja Malaysia mempertimbangkan pendapat para penguasa Melayu. Pihak Istana juga menyatakan para penguasa Melayu mendukung sikap yang diambil Raja untuk membentuk pemerintahan yang stabil dan secepat mungkin.

Anwar Ibrahim resmi menjadi PM ke-10 Malaysia setelah dilantik dan diambil sumpahnya di Istana Negara. Sebelumnya, Anwar turut berterima kasih kepada rakyat Malaysia karena sudah mendukungnya. “Terima kasih rakyat Malaysia yang terus sabar menanti. Saya tahu semua orang dan semua pihak cintakan negara ini dan mahukan yang terbaik,” cuit Anwar Ibrahim, di akun Twitter-nya, @anwaribrahim pada Rabu (23/11/2022).

Dalam beberapa hari ke depan, Anwar Ibrahim akan memilih para pembantunya untuk duduk di kabinet. Masa ini adalah masa krusial baginya. Hal ini mengingat kesuksesannya memimpin Malaysia di tengah kondisi ekonomi global yang sulit akan sangat bergantung pada siapa yang ia pilih menjadi anggota kabinetnya.

Profesor Studi Asia di University of Tasmania James Chin yang juga rekan senior di Institut Jeffrey Cheah di Asia Tenggara menilai, banyak warga, terutama pendukung inti di daerah perkotaan dan komunitas Tionghoa, akan merayakan apa yang mereka lihat sebagai hasil yang logis.

Apalagi, koalisi Pakatan Harapan pimpinan Anwar meraih kursi terbanyak. Hasil pemilu Malaysia menunjukkan koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Anwar Ibrahim unggul dengan memperoleh total 82 kursi di parlemen. Meski demikian jumlah itu belum cukup bagi Pakatan Harapan untuk membentuk pemerintahan serta mengantarkan Anwar sebagai perdana menteri. Pasalnya setiap koalisi harus memperoleh setidaknya 112 kursi Majelis Rakyat dari total 222 yang diperebutkan.

Baca juga
Total Kasus Omicron Terbaru jadi 136 Orang

Pria yang lahir pada 10 Agustus 1947 di Cherok Tok Kun, Penang, Malaysia itu sekarang akan memiliki tugas yang menantang untuk membentuk pemerintahan yang inklusif, seperti yang diminta oleh Raja dan Konferensi Penguasa.

Yang menjadi pertanyaan publik adalah bisakah Anwar Ibrahim bertahan lebih lama dari pemerintahan Pakatan Harapan sebelumnya? “Anwar pasti ingat apa yang terjadi pada pemerintahan Pakatan Harapan pertama, ketika bangkit setelah Pemilihan Umum ke-14 yang bersejarah pada tahun 2018 tetapi runtuh begitu saja pada tahun 2020,” kata Prof Chin, mengutip Channel News Asia.

Menurut peristiwa politik Malaysia pada 2018, Pakatan Harapan menghadapi tentangan dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan partai Islam Parti Islam Se-Malaysia (PAS), dipersenjatai dengan narasi sederhana: Bahwa ‘hak khusus’ Melayu dan Islam terancam karena dominasi China Partai Aksi Demokratik (DAP) terlalu kuat di dalam Pakatan Harapan.

Mungkin terdengar konyol mengingat Mahathir Mohamad adalah PM pada saat itu, tetapi narasi itu efektif dalam memobilisasi komunitas Melayu melawan pemerintahan Pakatan Harapan, mengingat ketidakpercayaan yang mendalam terhadap DAP dan politik multirasial.

“Realitas politik yang gamblang adalah ini: Blok terbesar di parlemen adalah PAS, dengan 49 kursi. Jika PAS tidak masuk Kabinet Anwar, mereka akan menggandakan narasi marginalisasi agama untuk melemahkannya,” tambah Prof Chin.

Oleh karena itu, Anwar kemungkinan besar tidak akan memberikan portofolio ekonomi utama kepada DAP kali ini, tidak seperti tahun 2018 ketika partainya memberikan tugas kepada Lim Guan Eng menjadi Menteri Keuangan.

Ancaman ekonomi

Portofolio ekonomi akan menjadi yang paling sulit, karena skenario terburuk pemerintahan Anwar adalah perlambatan ekonomi. Malaysia akan menghadapi hambatan ekonomi yang kuat pada tahun 2023, sementara orang-orang berjuang untuk pemulihan ekonomi setelah bertahun-tahun mengalami kesulitan akibat pandemi.

Baca juga
Dewan Pers Imbau Media Tak Buat Berita Ramalan Terkait Hilangnya Putra Ridwan Kamil

Anwar harus memperhatikan distribusi dan harga barang-barang serta menjaga perekonomian tetap pada jalurnya. Pertumbuhan ekonomi Malaysia sangat baik bahkan melonjak di 14,2 persen secara year on year pada kuartal III-2022. Capaian itu lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal II-2022 sebesar 8,9 persen.

Dia tidak hanya melawan kritik tentang tidak adanya orang Melayu yang bertanggung jawab. Ada konsekuensi politik yang lebih buruk ketika pendukung utama PH – penduduk perkotaan – paling dirugikan oleh kejatuhan ekonomi pandemi dan mengandalkan ekonomi yang kuat.

Ia juga memiliki tugas sangat berat untuk membangun koalisi pemerintahan serta meraih dukungan dari mayoritas anggota parlemen. Hal ini mengingat partai-partai yang ada masih harus menjalin koalisi lagi dengan kekuatan lain untuk bisa menguasai parlemen.

Ini penting terutama dalam waktu dekat ini untuk mengesahkan anggaran nasional tahunan yang dipandang sebagai mosi kepercayaan dari seluruh parlemen. Sekaligus menjawab tantangan saingannya dari pemimpin Perikatan Nasional (PN) Muhyiddin Yassin.

Yang jelas, harapan rakyat Malaysia sangat tinggi terhadap Anwar Ibrahim. Indeks bursa saham Malaysia dan ringgit melonjak dengan optimisme. Tetapi Anwar akan memiliki kendali terbatas jika pertumbuhan menjadi melamban terimbas ekonomi global.

Mahathir makin terpukul?

Mungkin orang yang paling kecewa dengan penunjukan Anwar bukanlah saingan pemimpin koalisi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, atau bahkan Abdul Hadi Awang dari PAS.

Adalah Mahathir Mohamad, yang menghabiskan sebagian besar karir politiknya menghalangi Anwar untuk menduduki posisi ini. Kekalahan politik Mahathir yang menggema dalam Pemilihan Umum ke-15 akhir pekan lalu ternyata ditutup dengan mengangkat musuh bebuyutannya.

Hubungan Anwar dan Mahathir bermula ketika pada 1981. Anwar yang dikenal sebagai pemimpin mahasiswa Islam dan mendirikan Gerakan Pemuda Muslim Malaysia, menarik perhatian Mahathir Mohamad, kandidat perdana menteri pada tahun 1981 dan menjabat hingga pensiun di tahun 2003.

Baca juga
64 Ribu Pekerja Jadi Korban PHK, Sri Mulyani Beri Perhatian Khusus

Anwar yang cukup banyak terlibat dalam mengorganisir demonstrasi massa, bahkan pernah dipenjara membuktikan diri sebagai politisi yang bersih sehingga secara cepat karir politiknya menanjak dan naik ke Organisasi Nasional Melayu Bersatu yang saat itu merupakan sebuah partai besar. Tak hanya itu, Anwar juga berhasil mengepalai beberapa kementerian sampai akhirnya memimpin kementerian keuangan utama pada tahun 1991.

Setelah itu, dia ditunjuk sebagai wakil perdana menteri (PM) hingga tahun 1998. Meskipun perjalanan karir Anwar terlihat terus naik, dia dipecat oleh PM saat itu Mahathir Mohamad pada tahun 1998. Tak hanya dipecat, Anwar Ibrahim harus menghabiskan dua kali di penjara karena kasus sodomi dan korupsi, yang selama ini dianggap sebagai tuduhan bermotivasi politik yang bertujuan untuk mengakhiri karier politiknya.

Meski begitu, Anwar Ibrahim berjuang dari jeruji besi dan kemudian membentuk koalisi Pakatan Harapan. Dia pun menerima pengampunan dari kerajaan setelah Pakatan Harapan menang dalam pemilihan umum 2018.

Jika Anwar berhasil menyatukan pemerintah untuk jangka waktu lima tahun penuh, ada banyak alasan untuk optimis tentang memantapkan jalan kapal besar bernama Malaysia setelah beberapa tahun terakhir mengalami ketidakstabilan. Malaysia baru saja mengambil langkah serius pertamanya untuk memulihkan stabilitas politik dan ekonominya.

Tinggalkan Komentar