https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   31 August 2021 - 17:16 wib

MK Tolak Uji Materi UU KPK, TWK Dinyatakan Sah

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan oleh KPK Watch terkait Tes Wawasan Kebangsaan.

"Permohonan tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, pokok permohonan tidak berdasar menurut hukum. Amar putusan, mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman, dalam sidang yang disiarkan di channel YouTube MK, Selasa (31/8/2021).

MK memutuskan Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK yang di uji materilkan KPK Watch tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional).

"Menurut MK, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tidak dimaksudkan untuk menjamin seseorang yang telah menduduki jabatan apa pun tidak dapat diberhentikan dengan alasan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum yang adil serta adanya perlakukan yang sama dalam arti setiap pegawai yang mengalami alih status mempunyai kesempatan yang sama menjadi ASN dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan," papar hakim konstitusi Deniel Foekh membacakan putusan.

Dalam putusan itu, empat hakim konstitusi sepakat dengan amar putusan namun mengajukan alasan yang berbeda (concuring opinion). Keempat hakim tersebut yaitu, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.

"Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK bukan hanya berlaku bagi pemohon, in casu pegawai KPK yang tidak lolos TWK, melainkan juga untuk seluruh pegawai KPK," tambah hakim Daniel.

Sebagai informasi, dalam permohonannya KPK Watch meminta MK menyatakan tes wawasan kebangsaan inkonstitusional. KPK Watch juga meminta MK memerintahkan BKN dan KPK mempekerjakan kembali pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lulus TWK.

Dalam permohonannya, KPK Watch meminta MK memutuskan frasa 'dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan' dalam Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional).

"Sepanjang tidak dimaknai 'dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan 1. Bersedia menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), 2. Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan'," bunyi petitum KPK Watch Indonesia.

Sebelumnya, putusan serupa juga diambil Mahkamah Agung (MA). MA menyatakan PermenPAN-RB Nomor 61 Tahun 2018 yang uji materikan, diterbitkan usai Kementerian/Lembaga terkait melakukan pembahasan, diskusi, dan konsultasi bersama.

Pembahasan bersama itu dilakukan untuk memperoleh skema atau mekanisme terbaik yang menjamin terlaksananya pengadaan pegawai negeri sipil melalui penilaian yang objektif berdasarkan kompetensi dan kualifikasi persyaratan lain yang dibutuhkan setiap jabatan.

Menurut majelis hakim, PermenPAN-RB Nomor 61 Tahun 2018 yang menjadi objek uji materiil, merupakan pelengkap dari peraturan pelaksana lainnya dalam seleksi CPNS Tahun 2018 khususnya terkait optimalisasi pemenuhan kebutuhan/formasi PNS Tahun 2018.

"Sekali lagi, sebagai peraturan teknis, objek hak uji materiil diterbitkan dalam rangka melaksanakan tahap seleksi kompetensi dasar (SKD), untuk kemudian dilanjutkan ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB). Hal tersebut sejalan dengan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tidak menghilangkan 3 (tiga) tahapan seleksi sebagaimana telah ditentukan yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang," demikian petikan isi putusan majelis yang dilansir dari website MA.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

Ramai Dikritik, KPK Buka Suara Soal Napi Koruptor Jadi Penyuluh Korupsi

Setelah ramai pemberitaan soal Narapidana dijadikan penyuluh korupsi, Komisi Pemberantasan Korups
berita-headline

Viral

KPK Langsung Tahan Azis Syamsuddin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (AZ) setel
berita-headline

Viral

Jangan Ragukan Gubernur Anies dan Komitmen Anti Korupsinya

Komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih (good and clean government) dari korupsi kemb
berita-headline

Viral

Foto Azis Syamsuddin Langsung Ditahan KPK Usai Jalani Pemeriksaan

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, langsung ditahan KPK usai menjala
berita-headline

Kanal

Ketua DPD RI Dorong Pemkot Surabaya Percepat Sertifikasi Aset

 Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap Pemerintah Kota Surabaya mempercepat