https://dev-alb-jkt.lifepod.id/dmp?nw=SSP&clientId=imUQagXzHv

berita   31 August 2021 - 19:14 wib

KPK Janji Pelajari Vonis eks Kadis Lampung Selatan

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan pihaknya akan mempelajari kembali putusan majelis hakim dalam perkara dugaan gratifikasi mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan Syahroni.

"Perkara dengan terdakwa Syahroni dkk saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kami akan kembali mempelajari kasus ini apakah ada dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Menurutnya, fakta sidang tidak kemudian serta merta menjadi fakta hukum. Fakta hukum manakala ada keterkaitan antara satu alat bukti dengan alat bukti lain.

"Misalnya keterangan saksi jika tidak berkaitan dengan alat bukti lain tidak dapat dikatakan sebagai fakta hukum yang dapat dijadikan bukti permulaan untuk menetapkan pihak lain sebagai tersangka," ucap Ali.

Sebelumnya, Direktur Kajian Studi Demokrasi Rakyat Didik Triyana Hadi menyampaikan laporan ke KPK untuk menanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto.

Kasus ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari kasus yang sudah ditangani oleh KPK dan telah memperoleh putusan hukum tetap atau inkrah.

Didik menjelaskan, dalam sidang lanjutan korupsi Dinas PUPR, dengan tersangka dua bekas Kepala Dinas, Hermansyah Hamidi dan Syahroni, Rabu 24 Maret 2021 lalu, saat diperiksa sebagai saksi Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengakui menerima setidaknya Rp950 juta dari mantan bupati Zainudin Hasan, Agus BN, dan mantan Kadis PUPR Syahroni.

"Bahwa fakta persidangan tersebut merupakan indikasi kuat keterlibatan yang bersangkutan. KPK mesti segera menindaklanjuti fakta persidangan dan pengakuan dari Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dalam persidangan tanggal 24 Maret 2021 lalu," ucap Didik.

"Ini sebagai wujud penegakan hukum dan dalam rangka kepastian hukum, mengingat posisi Nanang yang saat ini merupakan Bupati definitif,” pungkas Didik.

Komentar (0)

komentar terkini

Belum Ada Komentar

Berita Terkait

berita-headline

Viral

KPK Serius Usut Dugaan Korupsi Lahan SMKN 7 Tangsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang PNS Pemprov Banten
berita-headline

Viral

Curhat Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Masih Ngotot, Apa Yang Dicari?

Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih bergulir.
berita-headline

Viral

Eks Penyidik KPK Robin Disebut Punya Safe House

Bekas penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju disebut sempat mencari lokasi safe house atau rumah ama
berita-headline

Viral

Resmi Sudah, KPK Bakal Pecat 57 Pegawai Gagal TWK Akhir Bulan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan pemecatan terhadap 57 pegawainya yang gag
berita-headline

Viral

Ramai Dikritik, KPK Buka Suara Soal Napi Koruptor Jadi Penyuluh Korupsi

Setelah ramai pemberitaan soal Narapidana dijadikan penyuluh korupsi, Komisi Pemberantasan Korups